GK – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan sejumlah menteri lainnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat agenda pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat.
Dalam keterangan persnya, Menko Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang harus segera ditangani, termasuk penyiapan data tunggal agar program pemberdayaan lebih tepat sasaran.
“Beberapa prioritas yang akan dilakukan antara lain meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi. Selain itu, kami juga akan mendorong sinergi dan kolaborasi antara usaha besar dengan UMKM melalui model holding,” ujar Muhaimin.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan 100 Balai Latihan Kerja (BLK) baru di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kebutuhan pelatihan kerja yang tinggi. BLK ini juga akan difungsikan untuk mendukung peningkatan keterampilan para pekerja migran.
“Dengan adanya BLK baru, kita ingin memastikan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri, memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai,” lanjut Muhaimin.
Selain pembangunan BLK, pemerintah juga akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran. Skema pendanaan ini melibatkan program pinjaman berbunga rendah yang dikelola bersama kementerian terkait, termasuk melalui dana pinjaman bergulir dan program kredit murah.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial melalui pembenahan data penerima.
“Kami akan menerima usulan dan sanggahan dari masyarakat untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran,” jelas Muhaimin.
Melalui langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap mampu mendorong kemandirian masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi rakyat sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Program-program ini diharapkan dapat terealisasi pada 2025 untuk memberikan dampak positif yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia.(Ns)
