KEPAHIANG, GK – Absennya BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu menjadi perhatian serius. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP., MM, mengaku kecewa lantaran pihak yang diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan pelayanan kesehatan masyarakat justru tidak hadir.
Kekecewaan tersebut disampaikan Edwar saat menggelar reses masa sidang ketiga tahun 2026 di Desa Sungai Jernih, Kabupaten Kepahiang, Jumat (13/11/2026).
Dalam agenda penyerapan aspirasi itu, Edwar sebenarnya telah mengundang sejumlah pihak terkait, mulai dari Camat Seberang Musi, Kepala Desa Sungai Jernih, Kepala Desa Tebat Laut hingga BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu. Namun, khusus pihak BPJS, tidak ada perwakilan yang datang memenuhi undangan.
Menurut Edwar, kehadiran BPJS sangat penting karena persoalan jaminan kesehatan masih menjadi salah satu keluhan yang paling sering disampaikan masyarakat setiap kali dirinya turun ke daerah pemilihan.
Terlebih, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan dukungan anggaran mencapai Rp50 miliar pada tahun 2026.
Dengan besarnya alokasi anggaran tersebut, Edwar menilai BPJS semestinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan program maupun berbagai kendala pelayanan yang dihadapi masyarakat.
“Setiap kami melaksanakan reses, persoalan BPJS selalu menjadi salah satu topik yang paling banyak ditanyakan masyarakat. Mulai dari kepastian layanan operasi penyakit mata, cara mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS, hingga berbagai kendala pelayanan kesehatan lainnya,” ungkap Edwar.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, ketidakhadiran pihak BPJS membuat dirinya kesulitan memberikan jawaban secara menyeluruh terhadap sejumlah pertanyaan warga.
Apalagi, beberapa persoalan yang disampaikan masyarakat berkaitan langsung dengan akses pelayanan kesehatan di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, sehingga membutuhkan penjelasan dari pihak BPJS Cabang Bengkulu.
Ia mengakui bahwa untuk wilayah Kepahiang terdapat BPJS yang masuk dalam cakupan pelayanan Cabang Curup. Namun, menurutnya, hal itu tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan koordinasi dan penjelasan dari BPJS Cabang Bengkulu, terutama menyangkut kebijakan dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran mereka. Dulu, ketika mengundang Pak Mahyudin, beliau bisa langsung hadir. Sekarang kami berharap ada perhatian dan respons yang sama,” tegasnya.
Edwar berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Ia meminta BPJS Kesehatan lebih terbuka dan responsif terhadap undangan kegiatan reses anggota legislatif.
Menurutnya, reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRD, melainkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan solusi dari instansi terkait.
Kehadiran pihak BPJS dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas, sekaligus memastikan berbagai persoalan jaminan kesehatan dapat ditindaklanjuti secara tepat.(Iwan)
