BENGKULU, GK – Kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan hilangnya hak mendapatkan bantuan kesehatan ketika mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri mendapat perhatian Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Sri Astuti, S.Pd.SD.
Untuk meluruskan pemahaman tersebut, Sri Astuti menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Angger, dalam kegiatan reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bengkulu, Kamis malam (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Angger memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat bahwa kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didaftarkan secara mandiri tidak serta-merta menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun program bantuan pemerintah lainnya.
“Tenang saja bapak/ibu, bisa saya pastikan tidak ada hubungan antara jaminan sosial ketenagakerjaan yang didaftarkan secara mandiri dengan hak bapak/ibu yang mendapatkan KIS atau program bantuan pemerintah lainnya,” tegas Angger.
Penjelasan tersebut menjadi informasi penting bagi masyarakat, khususnya pekerja sektor informal, pelaku UMKM, dan pekerja mandiri yang selama ini masih memiliki keraguan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk antisipasi terhadap berbagai risiko pekerjaan, tanpa harus dihantui kekhawatiran kehilangan hak atas program sosial lainnya.
Sri Astuti menilai edukasi langsung seperti ini penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan program pemerintah, tetapi juga memahami manfaat dan mekanisme kepesertaannya.
Reses, menurutnya, bukan sekadar agenda formal untuk menampung keluhan warga, melainkan juga kesempatan menghadirkan solusi dan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Selain persoalan jaminan sosial, pertemuan tersebut juga menjadi ruang dialog mengenai sejumlah kebutuhan pembangunan di Kota Bengkulu.
Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari pelayanan pendidikan dan kesehatan, perbaikan jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan, dukungan terhadap pelaku UMKM, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pengembangan kegiatan kepemudaan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sri Astuti menegaskan seluruh aspirasi akan ditampung, dicatat, dan diperjuangkan melalui fungsi serta kewenangannya sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu.
“Reses merupakan kewajiban kami sebagai wakil rakyat. Saya hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat Kota Bengkulu. Semua masukan ini akan saya bawa ke DPRD dan perjuangkan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat, tidak hanya melalui agenda reses, tetapi juga dalam berbagai kesempatan.
“Sebagai wakil rakyat dari Dapil Kota Bengkulu, saya ingin terus hadir di tengah masyarakat. Bukan hanya saat reses, tetapi kapan pun masyarakat membutuhkan komunikasi dan menyampaikan aspirasinya,” tambahnya.
Kegiatan yang dihadiri masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader PKS, kalangan pemuda, serta perwakilan media tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.
Sri Astuti menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi menyampaikan aspirasi. Ia berharap komunikasi yang terbangun dapat memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah.
Melalui kegiatan reses ini, Sri Astuti berharap masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial, sekaligus memiliki keberanian untuk memanfaatkan program-program pemerintah yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan keluarga.
Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan foto bersama.(Red)
