JAKARTA, GK — Dua putra daerah Bengkulu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin dan Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Letjen Djon Afriyandi, membangun sinergi untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Karya Bakti Skala Besar (KBSB).
Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan Sultan bersama Letjen Djon Afriyandi di ruang kerja Ketua DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Pertemuan itu membahas langkah konkret merealisasikan program KBSB di Provinsi Bengkulu.
Sultan mengatakan, kehadiran Panglima Kopassus dalam pertemuan tersebut merupakan bagian dari koordinasi dan kolaborasi untuk pelaksanaan program KBSB.
Menurutnya, Kopassus memiliki peran dalam mendukung agenda percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
“Kehadiran Panglima Kopassus Letjend Djon Afriyandi pagi ini dalam rangka melakukan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan KBSB. Kopassus memang ditugaskan dan perlu terlibat aktif dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T),” ujar Sultan.
Ia menegaskan, DPD RI akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut Sultan, persoalan kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi tantangan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan.
“TNI Angkatan Darat juga DPD RI sangat memahami bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat yang justru belum sepenuhnya disiapkan oleh negara. Sementara itu, di saat yang sama pemerintah daerah merasa sedang kekurangan anggaran,” tegasnya.
Karena itu, kata Sultan, keterlibatan TNI AD melalui Kopassus diharapkan dapat menghadirkan terobosan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Program KBSB diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan.
Sementara itu, Panglima Kopassus Letjen Djon Afriyandi menjelaskan, KBSB mencakup berbagai bentuk kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Program tersebut antara lain pembangunan jembatan, jaringan irigasi, sumur bor hingga operasi katarak serta sejumlah kegiatan lainnya. Program disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dihimpun melalui jajaran TNI AD mulai dari tingkat Dandim, Korem hingga Kodam.
“Mengapa kami perlu terlibat dalam agenda pembangunan di daerah tertinggal dan terdampak bencana, karena yang dibutuhkan masyarakat di daerah 3T dan daerah terdampak bencana adalah kecepatan dan efektivitas,” ungkap Djon.
Sinergi antara DPD RI dan TNI AD melalui program KBSB tersebut diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat dukungan terhadap pembangunan daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu.
Pertemuan dua putra daerah Bengkulu ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam menghadirkan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.(Red)
