JAKARTA, GK – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Rapat tersebut membahas sejumlah langkah strategis pemerintah, mulai dari penguatan inklusi keuangan hingga kesiapan menghadapi potensi El Nino dan dampak erupsi gunung berapi.
Dalam penguatan inklusi keuangan, pemerintah mencatat tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57 persen, berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Presiden Prabowo mengarahkan agar masyarakat Indonesia semakin mudah memiliki rekening perbankan. Pemerintah akan menyiapkan rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Penyediaan rekening tersebut akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang kemudian dipadankan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia.
Selain pembukaan rekening, pemerintah juga akan memperkuat pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai gateway sistem pembayaran.
Penggunaan QRIS diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital sekaligus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah.
Ratas juga membahas kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi El Nino. Pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama kebutuhan pangan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah melanjutkan program bantuan pangan berupa beras. Bantuan tersebut telah disalurkan hingga September dan akan dilanjutkan pada Oktober, November, serta Desember sesuai arahan Presiden Prabowo.
Keberlanjutan bantuan pangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus membantu mempertahankan daya beli masyarakat di tengah potensi perubahan kondisi iklim.
Selain ancaman El Nino, pemerintah turut memantau dampak erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia. Pemantauan mencakup dampak terhadap aktivitas masyarakat, kegiatan ekonomi, distribusi logistik, hingga kelancaran penerbangan di wilayah terdampak.
Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Melalui penguatan inklusi keuangan, kesiapan pangan, serta mitigasi terhadap potensi bencana alam, pemerintah berupaya memastikan aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tetap berjalan di tengah berbagai tantangan.(Red)
