BENGKULU, GK – Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas lingkungan hidup dan kehutanan (DLHK) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah musim kemarau. Hingga 27 Agustus 2026, tercatat sebanyak 1.350 titik panas (hotspot) tersebar di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu.
Data tersebut disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu dalam Rapat Koordinasi Pencegahan, Mitigasi, dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (1/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu Mian, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, serta Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan RI Prof. Dr. Haruni Krisnawati secara daring.
Berdasarkan data SIPONGI Kementerian Kehutanan periode 1 Januari hingga 27 Agustus 2026, Kabupaten Kaur menjadi daerah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 366 titik. Selanjutnya Bengkulu Utara 276 titik, Bengkulu Tengah 156 titik, Seluma 133 titik, Mukomuko 130 titik, Rejang Lebong 111 titik, Bengkulu Selatan 101 titik, Lebong 65 titik, Kepahiang 8 titik dan Kota Bengkulu 4 titik.
Kepala DLHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, S.Hut, mengatakan data hotspot tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan wilayah prioritas patroli, pemantauan, kesiapsiagaan personel hingga penempatan sarana dan prasarana pengendalian karhutla.
Namun, ia menegaskan hotspot tidak serta-merta menunjukkan telah terjadi kebakaran hutan dan lahan.
“Hotspot merupakan indikator atau indikasi adanya anomali panas dan bukan secara otomatis merupakan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, informasi hotspot tetap memerlukan verifikasi lapangan agar dapat diketahui kondisi sebenarnya serta menentukan tindak lanjut yang tepat,” ujarnya.
Selain hotspot, DLHK mencatat indikasi luas kebakaran hutan dan lahan di Bengkulu mencapai 125,15 hektare hingga 27 Agustus 2026.
Kabupaten Kaur tercatat memiliki indikasi luas kebakaran terbesar, yakni 44,25 hektare. Kemudian Bengkulu Utara 26,77 hektare, Mukomuko 26,13 hektare, Bengkulu Tengah 18,17 hektare, Bengkulu Selatan 6,59 hektare dan Seluma 3,24 hektare.
Sementara itu, Kepahiang, Kota Bengkulu, Lebong dan Rejang Lebong tercatat belum memiliki indikasi luas kebakaran berdasarkan data tersebut.
Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan tingginya potensi hotspot harus diantisipasi dengan langkah konkret. Pemprov Bengkulu pun menyiapkan pembentukan “Tim Jaga Api” untuk memperkuat patroli dan pengawasan di kawasan rawan karhutla.
“Itu dibentuk Tim Jaga Api yang terus dilakukan patroli melalui sawah-sawah perusahaan, mobil tangki air. Ini jangan dianggap gampang, meski Bengkulu tidak termasuk sorotan dalam musibah kebakaran hutan dan lahan,” kata Mian.
Menurut Mian, tim tersebut akan melakukan patroli di wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk kawasan perusahaan dan area lainnya yang dinilai rawan munculnya titik api.
Ia menekankan bahwa pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan RI Prof. Dr. Haruni Krisnawati menekankan pentingnya memperkuat tiga aspek utama dalam pengendalian karhutla, yakni koordinasi, kolaborasi dan kepemimpinan.
“Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu koordinasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang kuat dalam mengendalikan kebakaran hutan yang mengedepankan pencegahan,” kata Haruni.
Kewaspadaan juga diperkuat menyusul informasi BMKG Bengkulu yang memperkirakan musim penghujan di wilayah Bengkulu baru berlangsung pada akhir Oktober. Kondisi tersebut membuat potensi kekeringan dan risiko kebakaran perlu diantisipasi bersama.
Kepala BMKG Bengkulu Luhur Tri Uji Prayitno mengatakan BMKG pusat telah menginstruksikan seluruh satuan kerja di daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait menghadapi potensi El Niño pada musim kemarau.
“Kami mendapat instruksi dari BMKG pusat dan kami sudah gencar turun, pertama kali ke BPBD, BPDAS, forum air, terkait adanya potensi El Niño di musim kemarau ini,” ujar Luhur.
DLHK Provinsi Bengkulu sebelumnya juga telah melakukan sejumlah langkah pencegahan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama KKI Warsi, di antaranya menyusun mekanisme mitigasi dan penanganan karhutla di empat wilayah kerja KPH, membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA), memberikan pelatihan teknis serta menyalurkan perlengkapan dasar penanganan karhutla.
Ke depan, patroli terpadu dan pengawasan lapangan akan diperkuat, khususnya di wilayah rawan. Pemerintah juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta melakukan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan pemegang perizinan berusaha.
Dengan data 1.350 hotspot dan indikasi luas kebakaran mencapai 125,15 hektare, Pemprov Bengkulu menegaskan pencegahan dan deteksi dini menjadi prioritas utama agar karhutla tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.(Red)
