Bengkulu, GK – Organisasi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Perempuan Bangsa, terus melakukan penguatan struktur organisasi hingga ke daerah. Melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar di Bengkulu, Perempuan Bangsa menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan daerah sekaligus memperkuat jaringan advokasi bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa, Nur Nadlifah, mengatakan bahwa saat ini organisasi tengah melakukan restrukturisasi kepengurusan secara nasional. Seluruh surat keputusan (SK) kepengurusan diperbarui pada periode Mei hingga Juni 2026 guna memastikan organisasi berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, di sejumlah daerah yang memiliki banyak kandidat ketua, Perempuan Bangsa menerapkan Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK) untuk memilih figur terbaik yang mampu memimpin organisasi.
“Perempuan Bangsa harus menjadi organisasi perempuan yang mampu menaungi serta memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan lainnya. Untuk mewujudkan itu semua, struktur organisasi harus kuat,” ujar Nur Nadlifah.
Ia menjelaskan, keberadaan banyak kader perempuan PKB yang kini duduk di parlemen maupun menjabat sebagai kepala daerah menjadi modal penting dalam memperkuat advokasi berbagai persoalan masyarakat.
Dengan jaringan yang luas tersebut, berbagai aspirasi rakyat dapat lebih mudah disampaikan kepada para pengambil kebijakan.
Nur Nadlifah menegaskan bahwa Perempuan Bangsa tidak mencari kader yang hanya memiliki jabatan, tetapi mengutamakan kader yang mau turun langsung ke tengah masyarakat untuk memahami persoalan rakyat.
“Kami membutuhkan kader yang mau bersama rakyat, mengetahui kesulitan rakyat, memberikan masukan kepada pemerintah dan DPP terkait kondisi masyarakat di lapangan. Dengan begitu, kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada rakyat,” katanya.
Setelah pelaksanaan musyawarah wilayah di tingkat provinsi selesai, DPP Perempuan Bangsa akan melanjutkan proses penyegaran kepengurusan hingga tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Organisasi menargetkan seluruh kepengurusan daerah telah direstrukturisasi paling lambat November 2026.
Ia menambahkan, Perempuan Bangsa terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dan berkontribusi dalam gerakan sosial kemasyarakatan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun kelompok tertentu.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Bengkulu, Zainal, mengungkapkan bahwa PKB Bengkulu menargetkan peningkatan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2029.
Menurutnya, saat ini jumlah anggota DPRD dari PKB di Bengkulu telah menunjukkan keterwakilan perempuan yang cukup baik. Namun ke depan, partai menargetkan komposisi bakal calon legislatif perempuan mencapai 50 persen.
“Sekarang anggota DPRD dari PKB se-Bengkulu sejumlah tujuh orang dari 21 kursi. Artinya sudah lebih dari 30 persen. Ke depan kita targetkan caleg perempuan sebanyak 50 persen. Tinggal perempuan mau memilih perempuan atau tidak lagi,” ujar Zainal.
Target tersebut diharapkan dapat mendorong semakin besarnya partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.(Red)
