Legislator Asal aceh Desak Pemerintah Tetapkan Banjir Besar sebagai Bencana Nasional

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil

Jakarta, GK – Anggota DPR RI asal Aceh, M. Nasir Djamil, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir besar yang melanda sejumlah provinsi di Indonesia. Menurutnya, langkah ini mendesak dilakukan mengingat kondisi di lapangan terus memburuk dan masyarakat sangat menantikan intervensi penuh pemerintah pusat.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/11), Nasir mengungkapkan bahwa banjir di Aceh maupun di provinsi lain telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius. Banyak keluarga terjebak di rumah mereka, akses darat menuju wilayah terdampak terputus, dan distribusi bantuan belum mampu menjangkau keseluruhan lokasi bencana. Situasi ini, kata Nasir, tergambar jelas dalam berbagai laporan warga dan dokumentasi yang menyebar luas di media sosial.

Bacaan Lainnya

“Banjir besar ini telah menelan korban jiwa, memicu penyakit kulit, memadamkan arus listrik di berbagai wilayah, serta menyebabkan kerugian material dan immaterial yang tidak terhitung. Di Aceh, banjir akhir tahun ini merusak banyak barang elektronik dan kendaraan bermotor warga,” ujar Nasir.

Ia menilai bahwa upaya penanggulangan akan sulit dilakukan secara maksimal apabila pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional. Putusnya jalur darat di sejumlah titik menyebabkan kebutuhan pokok menjadi langka dan sulit dijangkau, terutama bagi para pengungsi yang tidak dapat tersentuh bantuan daerah dalam waktu cepat.

Menurut Nasir, kondisi banjir kali ini secara jelas memenuhi parameter yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa suatu peristiwa dapat ditetapkan sebagai bencana nasional apabila terdapat korban jiwa dalam jumlah besar, kerugian material yang signifikan, cakupan wilayah luas lintas provinsi, terganggunya pelayanan publik, serta menurunnya kemampuan daerah untuk menangani bencana secara mandiri.

“Melihat kondisi banjir di banyak provinsi saat ini, saya menilai semua unsur tersebut sudah terpenuhi. Jika status ini tidak segera ditetapkan, saya khawatir jumlah korban akan terus bertambah,” tegas politisi Fraksi PKS itu.

Nasir menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi negara. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan mengambil langkah luar biasa demi memastikan hadirnya negara di tengah masyarakat yang kini berjuang menghadapi banjir besar di berbagai daerah.(Rls)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *