Jakarta, GK – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, meminta pemerintah pusat segera mempertimbangkan penetapan status Bencana Nasional atas banjir besar dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dorongan ini disampaikan Sultan setelah menerima masukan langsung dari pemerintah daerah serta para senator DPD RI di tiga wilayah terdampak.
“Kami percaya dan mengapresiasi pemerintah melalui kementerian dan lembaga yang telah bekerja keras mengirimkan semua kebutuhan bagi para korban. Presiden Prabowo bahkan terus memantau langsung perkembangan bencana ini dari waktu ke waktu,” ujar Sultan dalam keterangan resminya, Minggu (30/11).
Meski demikian, menurut mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut, skala kerusakan dan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan jauh melampaui kapasitas pemerintah daerah untuk menanganinya sendiri. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana kali ini membutuhkan intervensi penuh pemerintah pusat.
“Kita mengetahui bahwa hampir semua akses darat menuju lokasi banjir lumpuh total. Akibatnya, bantuan kemanusiaan sulit didistribusikan secara optimal,” jelas Sultan. Ia menambahkan bahwa kondisi fiskal pemerintah daerah juga terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk menangani bencana dalam skala sebesar ini tanpa dukungan nasional.
Sultan menjelaskan bahwa usulan penetapan Bencana Nasional didasarkan pada empat indikator utama: tingginya jumlah korban meninggal dan hilang, sebaran bencana yang luas dan lintas provinsi, kerusakan infrastruktur vital, serta dampak sosial-ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat.
“Ini bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana ekologis. Ada campur tangan manusia dalam kerusakan lingkungan yang turut memperburuk kondisi,” tegasnya.
Ia menilai seluruh indikator penetapan status bencana nasional telah terpenuhi, mulai dari jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana-prasarana, cakupan wilayah terdampak, hingga besarnya gangguan sosial ekonomi.
“Dampak bencana ini sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah dan memerlukan intervensi penuh pemerintah pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan terbaru jumlah korban. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers pada Sabtu (29/11) menyampaikan bahwa korban meninggal dunia tercatat mencapai 166 orang di Sumatera Utara, 47 orang di Aceh, dan 90 orang di Sumatera Barat. Selain itu, sejumlah warga masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian.
Dengan situasi yang terus berkembang, Sultan berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis guna mempercepat pemulihan dan mencegah bertambahnya korban.(Rls)
