Bengkulu, GK — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sri Astuti, menggelar kegiatan reses yang dipusatkan di Kantor DPW PKS Provinsi Bengkulu pada Kamis lalu(3/7). Dalam kegiatan ini, Sri Astuti menyerap berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait persoalan yang hingga kini belum terselesaikan oleh pemerintah daerah.
Salah satu aspirasi utama yang kembali disampaikan masyarakat adalah permintaan agar iuran sampah dapat digratiskan. Menurut mereka, pungutan iuran sampah yang saat ini masih diberlakukan dinilai cukup memberatkan, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Masyarakat berharap, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPRD dapat mencari solusi agar pelayanan pengangkutan sampah tetap optimal namun tidak membebani warga.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti program pendidikan gratis yang selama ini digaungkan pemerintah. Menurut sejumlah peserta reses, program tersebut masih belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama pada tingkat pendidikan menengah atas. Mereka berharap agar Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat memperluas cakupan dan memastikan pelaksanaan program pendidikan gratis yang benar-benar merata.
“Yang mereka sampaikan malam ini sebenarnya masih seputar aspirasi yang sudah pernah diungkapkan sebelumnya, seperti iuran sampah yang masih dipungut dan dianggap memberatkan. Kemudian soal pendidikan gratis yang dinilai belum maksimal,” ujar Sri Astuti usai kegiatan reses.
Tidak hanya itu, keluhan masyarakat juga tertuju pada kebijakan baru Pemerintah Provinsi terkait opsen pajak kendaraan bermotor. Masyarakat menilai kebijakan ini semakin menambah beban ekonomi, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah.
Menanggapi hal tersebut, Sri Astuti menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi tersebut ke forum sidang paripurna DPRD Provinsi Bengkulu. Ia menyatakan akan mendorong pemerintah dan legislatif agar mendengarkan suara rakyat serta merealisasikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil.
“Prinsipnya, seluruh masukan ini akan saya bawa ke dalam rapat paripurna. Kita akan sorong dan kawal agar aspirasi masyarakat bisa direspons dengan kebijakan yang nyata,” tutup Sri Astuti dengan optimis.(Dan)
