Bengkulu, GK – Kerusakan parah jalan pelabuhan menuju stockpile atau Kelurahan Teluk Sepang menjadi sorotan publik. Jalan yang mutlak berada di bawah kewenangan PT Pelindo Regional II Bengkulu ini bertahun-tahun tidak diperbaiki, meski masyarakat beberapa kali melakukan protes. Praktik “menghindar” dari tanggung jawab itulah yang kini dikritik keras oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain.
Teuku menegaskan, kerusakan jalan tersebut bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya milik Pelindo sebagai BUMN pengelola pelabuhan.
“Jalan ini mutlak kewenangan Pelindo karena termasuk jalan pelabuhan atau jalan khusus,” tegasnya.
Politisi PAN ini mengingatkan masyarakat agar tidak salah kaprah menyalahkan pemerintah. Menurutnya, protes wajar, tapi yang bertanggung jawab atas perbaikan jalan adalah Pelindo, bukan pemerintah daerah.
“Jangan salah kaprah, jalan Pelindo yang rusak, pemerintah yang disalahkan. Sementara Pelindo adalah BUMN,” jelas Teuku.
Teuku menambahkan, pemerintah tidak bisa begitu saja membangun jalan tersebut tanpa izin karena akan melanggar aturan. Satu-satunya solusi, menurutnya, adalah jika Pelindo menyerahkan aset jalan ke pemerintah, barulah perbaikan dapat dilakukan. Namun, hal itu tidak mungkin terjadi karena jalan tersebut merupakan akses vital pelabuhan.
“Kalau kita bangun bisa pelanggaran karena bukan aset pemerintah. Kalau Pelindo serahkan aset, baru bisa kita aspal. Tapi ini akses pelabuhan, jadi harus Pelindo yang tangani,” urainya.
Selain itu, Teuku menekankan pentingnya perbaikan jalan menjelang rencana revitalisasi pelabuhan Pulau Baai yang dianggarkan senilai Rp 1 triliun. Ia menekankan, konstruksi jalan harus menggunakan beton bertulang untuk menahan beban truk besar yang rutin melintas.
“Jalan ini harus dibangun konstruksi beton tulang karena kendaraan berat. Pelindo juga menjanjikan revitalisasi dengan anggaran Rp 1 triliun. Jadi bukan sekadar pengerukan alur saja,” pungkasnya.
Kondisi jalan yang rusak parah tidak hanya menghambat aktivitas pelabuhan, tetapi juga berdampak langsung pada akses masyarakat menuju stockpile. Kritik terhadap Pelindo semakin menguat, menuntut perusahaan BUMN itu segera menunaikan tanggung jawabnya.(Rls)
