GK, Seluma — Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Seluma yang belum dibayarkan hingga bulan ke tiga 2025 menjadi sorotan anggota DPRD Kabupaten Seluma Febri Nanda Putra.
Keterlambatan pembayaran TPP yang dibeberkan Sekda Seluma Hadianto beberapa waktu lalu disebabkan belum ditransfernya Dana Bagi Hasil (DBH) pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dana yang belum diterima tersebut mencakup triwulan I hingga III, dengan total lebih dari Rp 28 miliar.
Menurut Febri Nanda Putra, pembayaran TPP ASN Seluma yang belum bisa dibayar di tahun 2024 harus masuk di anggaran APBD Perubahan.
“Untuk pembayaran TPP anggaran 2024 dan memang ada pagu anggaran 2024 belum bisa dibayar 2025. Dia harus masuk di APBD Perubahan karena anggaran 2024 telah selesai dan itu harus menjadi pengakuan hutang” kata febri.(Td)
