Kepahiang, GK – Peran Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin dinilai krusial dalam membuka akses berbagai program strategis pemerintah pusat untuk Kabupaten Kepahiang.
Melalui fasilitasi dan komunikasi langsung yang dilakukannya, Pemerintah Kabupaten Kepahiang kini selangkah lebih dekat merealisasikan program infrastruktur dan sosial berskala nasional.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP, usai menghadiri serangkaian pertemuan penting di Jakarta. Menurutnya, dukungan Sultan Najamuddin menjadi pintu masuk utama bagi daerah untuk menjalin komunikasi langsung dengan kementerian dan lembaga strategis.
“Alhamdulillah, berkat fasilitasi Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, kami diterima langsung jajaran Kementerian Koordinator Infrastruktur. Ini membuka peluang besar bagi Kepahiang untuk mendapatkan dukungan program pusat,” ujar Zurdi Nata, Rabu (24/12/2025).
Pada Senin (22/12/2025), Bupati Kepahiang menghadiri pertemuan bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur yang dihadiri perwakilan Bappenas, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII, serta instansi teknis lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kepahiang memaparkan sejumlah program prioritas, khususnya di sektor infrastruktur dasar.
Program yang diusulkan antara lain perbaikan ruas jalan yang sempat viral, seperti Jalan Damar Kencana, Batu Bandung, dan Renah Kurung, termasuk sejumlah ruas di kawasan Kabawetan.
Selain itu, Pemkab Kepahiang juga mengusulkan rehabilitasi Jembatan Peda serta peningkatan jaringan irigasi strategis guna mendukung ketahanan dan swasembada pangan daerah.
Tak hanya sektor infrastruktur, peran fasilitasi Sultan Najamuddin juga membuka akses Pemkab Kepahiang ke Kementerian Sosial RI.
Pada Selasa (23/12/2025), Bupati Zurdi Nata bertemu langsung dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf untuk mengusulkan Program Sekolah Rakyat (SR) yang kini telah masuk dalam daftar usulan nasional.
“Sekolah Rakyat ini kami dorong karena dampaknya sangat besar untuk memutus mata rantai kemiskinan. Konsep boarding school dengan fasilitas lengkap sangat membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu,” jelas Bupati.
Selain Program Sekolah Rakyat, Pemkab Kepahiang juga mengusulkan Program Rumah Sejahtera Terpadu, serta dukungan program BPJS dan BPI bagi masyarakat kurang mampu.
Respons dari pihak kementerian disebut sangat positif dan memberikan harapan besar agar program tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2026 mendatang.
Bupati Kepahiang menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam pembangunan.
Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat serta dukungan legislatif, khususnya DPD RI, sangat dibutuhkan agar program prioritas daerah dapat terwujud.
“Peran Pak Sultan sangat membantu daerah. Beliau membuka akses, menjembatani komunikasi, dan mendorong agar kebutuhan daerah bisa langsung disampaikan ke pusat,” ungkapnya.
Ke depan, Pemkab Kepahiang berharap fasilitasi serupa dapat terus berlanjut, termasuk untuk rencana pembangunan stadion daerah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“Jika sudah difasilitasi, daerah tinggal bergerak dan mengejar realisasinya. Harapan kami, semua program ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kepahiang,” tutup Zurdi Nata.(Rls)
