Jakarta, GK — Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Netty Prasetiyani, menanggapi serius temuan PPATK bahwa lebih dari 571 ribu penerima bansos terindikasi melakukan transaksi judi online (judol).
Netty menegaskan bahwa temuan ini harus menjadi bahan evaluasi bersama semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Ia mengingatkan bahwa bansos ditujukan untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar, bukan untuk disalahgunakan.
“Bansos diberikan untuk membantu, bukan untuk judi. Ini sinyal bahwa kita harus perkuat edukasi dan pengawasan,” ujar Netty.
Sebagai solusi, PKS mendorong penguatan literasi keuangan dan digital di kalangan penerima bansos, agar bantuan dimanfaatkan secara produktif. Netty juga menekankan pentingnya pendampingan dan pemberian keterampilan dasar bagi masyarakat agar terhindar dari praktik merugikan seperti judol.
Ia menyarankan agar ada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas lokal, termasuk tokoh masyarakat dan relawan sosial, untuk mengedukasi dan mengawasi penggunaan bansos.
“Semangat gotong royong dan pendampingan berbasis komunitas bisa menjadi solusi nyata,” tegasnya.
Di parlemen, Fraksi PKS berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan sistem penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran dan berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan rakyat.
“Kami siap bersinergi dengan kementerian terkait untuk menjadikan bansos sebagai jembatan menuju kemandirian, bukan sekadar konsumsi sesaat,” pungkas Netty.(Rs)
