Bengkulu Tengah, GK – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi Golkar Dapil Bengkulu Utara–Bengkulu Tengah, Berlian Utama Harta, S.H, melaksanakan kegiatan reses masa sidang ke-III tahun 2025 di Desa Temiang, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah pada kamis (4/12). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda resmi DPRD untuk menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan.
Dalam kunjungan tersebut, Berlian melakukan peninjauan sejumlah proyek infrastruktur yang telah direalisasikan di Bengkulu Tengah, khususnya pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Taba Penanjung ke Kecamatan Merigi Sakti, Merigi Kelindang, hingga Pagar Jati. Ia menyebut, pembangunan jalan lintas kecamatan ini menjadi salah satu proyek penting yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pada masa sidang ke-III ini, kami melakukan reses untuk menampung aspirasi masyarakat. Salah satu yang paling menonjol adalah kebutuhan peningkatan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, irigasi hingga pelapis tebing,” ujar Berlian.
Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait akses layanan kesehatan, terutama mengenai sistem fasilitas kesehatan (faskes) BPJS. Di beberapa desa seperti Durian Lebar dan Komering di Kecamatan Merigi Sakti, faskes dilaporkan tidak terdaftar secara online selama kurang lebih tiga tahun terakhir. Kondisi ini memaksa warga untuk mendatangi rumah sakit secara langsung ketika membutuhkan pelayanan.
“Ini era digital. Mestinya layanan kesehatan bisa diakses secara cepat melalui sistem online. Tetapi faktanya masih ada faskes yang tidak terdaftar, sehingga masyarakat kesulitan ketika ingin berobat,” ungkapnya.
Dari sisi pembangunan infrastruktur provinsi, Berlian menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui kepemimpinan bapak Helmi Hasan telah melakukan peningkatan signifikan dalam penganggaran pembangunan jalan. Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk ruas jalan di Kabupaten Bengkulu Utara mencapai sekitar Rp64 miliar, sementara Bengkulu Tengah berada di kisaran Rp15–20 miliar.
Pemprov Bengkulu juga menganggarkan sekitar Rp441 miliar untuk pembangunan jembatan pada tahun anggaran berjalan, mencakup 9 kabupaten dan 1 kota se-Provinsi Bengkulu.
“Ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah Berlian.
Melalui reses ini, ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke DPRD Provinsi Bengkulu untuk kemudian diperjuangkan dalam pembahasan anggaran maupun kebijakan pembangunan.(Rls)
