GK, Bengkulu – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM, menyerap aspirasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pertemuan tersebut digelar di salah satu lesehan di Kota Bengkulu, Rabu (19/3), dengan fokus membahas kendala dan solusi untuk pengembangan sektor pariwisata dan UMKM di provinsi ini.
Dispar menyampaikan masalah aksesibilitas menjadi kendala utama dalam pengembangan destinasi wisata di Bengkulu.
Banyak destinasi wisata di Bengkulu yang sebenarnya memiliki potensi besar, seperti Curug Sembilan, Belitar Sebrang, dan Desa Suku Menanti justru minim fasilitas dan sulit dijangkau.
Destita menanggapi akses yang baik merupakan kunci untuk menarik lebih banyak wisatawan.
“Ini yang akan menjadi catatan untuk disampaikan ke Kementerian terkait. Destinasi wisata tidak akan berkembang maksimal jika aksesnya tidak memadai,” tegas Destita.
Di sisi promosi pariwisata, Destita meminta Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu untuk menyediakan brosur resmi berbahasa Inggris tentang profil dan destinasi wisata Bengkulu.
“Saya sering bertemu dengan duta besar dalam kapasitas sebagai anggota badan kerjasama parlemen di DPD. Brosur ini akan sangat membantu untuk mempromosikan Bengkulu di kancah internasional,” katanya.
Selain sektor pariwisata, Destita juga mendengar keluhan dari pelaku UMKM terkait kendala perizinan dan legalitas usaha. Banyak UMKM yang kesulitan mengurus akta notaris karena biayanya mahal.
“Padahal, legalitas ini penting untuk mengakses program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank,” jelasnya.
Namun ada solusi bagi kalangan UMKM untuk bisa mengakses program Perseroan Perorangan yang bisa dimanfaatkan secara gratis di Kementerian Hukum.
“Program ini bisa menjadi solusi untuk UMKM. Nanti kita akan sosialisasikan bersama agar lebih banyak UMKM yang memanfaatkannya,” ujar Destita.
Destita juga menyoroti kendala yang dihadapi oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam mendukung pekerja migran. BP2MI belum memiliki kantor di Bengkulu, sehingga proses pengurusan PMI terkendala.
Destita berharap, melalui pertemuan ini, dapat tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah, pelaku UMKM, dan sektor pariwisata.
“Kami akan terus mendorong perbaikan aksesibilitas destinasi wisata, mempermudah proses legalitas UMKM, dan meningkatkan promosi pariwisata Bengkulu,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan sektor pariwisata dan UMKM di Bengkulu dapat berkembang lebih pesat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.(Rs)
