Bengkulu, GK – DPRD Provinsi Bengkulu menyepakati Raperda APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi Kebangkitan Keadilan (FKK) yang diwakili Andy Suhary menyetujui raperda tersebut, namun memberikan sejumlah catatan penting.
Menurut Andy, APBD-P bukan sekadar dokumen teknis, melainkan instrumen kebijakan politik yang harus pro-rakyat. Ia menegaskan FKK menolak perubahan anggaran yang hanya bersifat pergeseran tanpa program jelas dan berdampak langsung pada masyarakat.
FKK juga mempertanyakan dasar perubahan asumsi makro ekonomi yang digunakan, menuntut optimalisasi PAD tanpa membebani UMKM, serta meminta jaminan transparansi dana transfer pusat dan bagi hasil.
“Kami akan bersikukuh agar sektor kesehatan dan pendidikan tidak dikurangi. Itu harga mati,” tegas Andy.
Selain itu, Fraksi Kebangkitan Keadilan mendorong agar belanja diarahkan ke program produktif seperti infrastruktur dasar, serta memastikan APBD-P bebas dari praktik KKN dengan melibatkan partisipasi publik.
“Kesehatan dan pendidikan adalah harga mati, jangan sampai dikurangi dalam APBD-P 2025.” tutup Andy Suhary yang juga anggota DPRD provinsi Bengkulu dari PKS.(Red)
