Bengkulu, GK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dalam kegiatan reses masa sidang II DPRD Provinsi Bengkulu yang berlangsung dari 1 hingga 5 Juli 2025. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PKS, Hj. Sri Astuti, S.Pd, SD, menegaskan bahwa program ini merupakan inisiatif murni pemerintah pusat, bukan program daerah.
Penjelasan ini disampaikan Sri Astuti menanggapi pertanyaan salah satu Ketua RT di kawasan Jalan Suprapto, Kota Bengkulu, yang mempertanyakan sumber anggaran dan efektivitas pelaksanaan program MBG yang dinilai belum tepat sasaran.
“Program MBG ini murni dari pemerintah pusat, tapi karena anggarannya belum turun, sementara kebutuhan mendesak, jadi untuk saat ini masih ditalangi terlebih dahulu,” ungkap Hj. Sri Astuti saat berdialog dengan warga pada Rabu (2/7).
Politisi perempuan PKS dari daerah pemilihan Kota Bengkulu ini mengakui bahwa program MBG memiliki tujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah serta menekan angka stunting dan kekurangan gizi. Namun, ia tidak menampik adanya kendala di lapangan.
”Ada persoalan distribusi dan pendataan penerima manfaat yang masih perlu evaluasi,” jelasnya.
Sri Astuti menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik.
“Kritik dan masukan dari masyarakat sangat penting agar pelaksanaan program ini ke depan benar-benar menyasar yang membutuhkan,” tambahnya. Ia juga berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi dan evaluasi dari masyarakat kepada pemerintah provinsi maupun pusat, demi terciptanya implementasi program MBG yang lebih baik dan merata di Kota Bengkulu.
Selain membahas program MBG, kegiatan reses ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan lain, termasuk isu infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial.(Iwan)
