GK – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertahanan negara merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (7/2).
Sidang ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak 22 tahun pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Dewan Pertahanan Nasional akhirnya terbentuk dan mulai menjalankan tugasnya.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa konstitusi Indonesia secara jelas menempatkan perlindungan bangsa dan negara sebagai tujuan utama nasional.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membangun sistem pertahanan yang kokoh dan modern guna menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, negara ini didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, pertahanan adalah fondasi utama yang tidak bisa ditawar,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia harus memiliki strategi pertahanan yang adaptif dan berbasis teknologi.
Ia menekankan perlunya penguatan alutsista, modernisasi militer, serta peningkatan kesejahteraan prajurit sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional.
Sidang perdana DPN ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, serta pimpinan lembaga terkait lainnya.
Agenda sidang membahas kebijakan pertahanan strategis untuk lima tahun ke depan, termasuk optimalisasi anggaran pertahanan dan kerja sama internasional di bidang militer.
Dengan dimulainya sidang Dewan Pertahanan Nasional, pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pertahanan yang kuat dan berdaya saing.
Presiden berharap keberadaan DPN dapat menjadi wadah koordinasi yang efektif dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara demi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.(Ns)
