GK, Bengkulu — Ribuan warga di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, kini menghadapi kondisi darurat seiring lumpuhnya transportasi laut akibat pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai. Ketiadaan kapal selama lebih dari dua pekan telah membuat pasokan logistik, bahan bakar, hingga akses pendidikan dan kesehatan terganggu total.
Kondisi ini menjadi alarm krisis yang nyata bagi lebih dari 4.000 penduduk di pulau terluar Provinsi Bengkulu tersebut.
“Enggano sekarang dalam situasi nyaris terisolasi. Bukan hanya soal bahan pokok, tapi BBM dan hasil panen petani juga tidak bisa keluar. Ini berdampak besar bagi kehidupan warga,” ungkap Mulyadi Kauno, Ketua AMAN Enggano.
Keresahan serupa disuarakan oleh Milson Kaitora, Paabuki atau tokoh adat Enggano, yang menyesalkan lambannya respons pemerintah.
“Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai itu bukan masalah baru. Tapi mengapa sampai menyebabkan pulau ini terputus dari dunia luar?” katanya.
Kondisi semakin sulit dirasakan oleh kaum perempuan yang harus berjibaku memenuhi kebutuhan rumah tangga. Windi Aprilia, perempuan adat Enggano, mengungkap harga bahan pokok melonjak tajam.
“Bawang sudah Rp70 ribu per kilo. Telur hilang dari pasaran. Ibu-ibu bingung mau masak apa,” keluhnya.
Tak hanya logistik, dunia pendidikan pun ikut terganggu. Sejumlah pelajar dan mahasiswa tidak bisa kembali ke Enggano ataupun ke Bengkulu. Sonia Agustin, mahasiswi Poltekkes Bengkulu, mengatakan skripsinya terancam tertunda karena tidak bisa kembali ke kampus.
“Saya mestinya masuk tanggal 8 April. Tapi kapal tidak ada. Ini mempengaruhi masa depan kami,” ujarnya.
Fahmi Arisandi, Ketua AMAN Wilayah Bengkulu, menyebut bahwa kondisi ini bukan kali pertama terjadi dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, katanya, hingga kini belum ada solusi jangka panjang yang menyentuh akar persoalan.
“Kondisi Enggano saat ini adalah bentuk nyata dari kelalaian mitigasi. Seharusnya, saat pengerukan alur dilakukan, pemerintah menyiapkan alternatif transportasi. Jangan biarkan warga hidup dalam ketidakpastian,” tegasnya.
Menurut Fahmi, krisis ini bisa berkembang menjadi bencana kemanusiaan jika tidak segera ditangani. Ia menyoroti pentingnya membuka jalur distribusi alternatif—baik laut maupun udara—serta menjadikan Enggano prioritas pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan saat dikonfirmasi mengklaim bahwa kapal tujuan Enggano sudah bisa diberangkatkan. Namun ia menyebut ada kendala teknis di pihak kapten kapal.
“Kemarin harusnya sudah bisa jalan, tapi ada masalah dengan kaptennya,” ujarnya singkat, Rabu (9/4/2025).
Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan kapal benar-benar akan kembali beroperasi normal.
Masyarakat Enggano kini menunggu langkah nyata, bukan janji. Sebuah pulau kecil yang terus berjuang mempertahankan kehidupannya di tengah arus pembangunan yang belum sepenuhnya menyentuh mereka.(Rs)
