GK, Bengkulu – Polemik seputar alur pelayaran menuju Pulau Enggano kembali memunculkan reaksi keras dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa penyelesaian hambatan akses laut menuju pulau terluar tersebut tidak bisa lagi ditunda. Pemprov pun membuka opsi untuk mengambil alih pengerukan alur dangkal di Pelabuhan Pulau Baai demi memastikan konektivitas dan keselamatan pelayaran.
“Pelindo sebelumnya berjanji pada Selasa lalu kapal sudah bisa berlayar ke Enggano membawa penumpang dan logistik. Namun hingga Rabu, kapal tetap belum juga bisa jalan,” ujar Gubernur Helmi.
Ketidakpastian ini mendorong Gubernur Helmi untuk turun langsung menyelesaikan persoalan dengan menemui Dirut Pelindo, Arif Suhartono, di Jakarta. Namun dari pertemuan tersebut, Pelindo mengklaim bahwa tanggung jawab utama berada di tangan Kementerian Kelautan, bukan pada mereka sepenuhnya.
“Kinerja Pelindo kami nilai belum maksimal,” tegasnya.
Pemprov Bengkulu pun menyatakan kesiapannya untuk turun tangan langsung mengelola alur pelayaran ke Enggano, termasuk pengerukan alur laut. Saat ini, pengerukan yang dilakukan hanya mencapai kedalaman tiga meter dengan lebar 40 meter. Gubernur menilai hal itu jauh dari memadai untuk kapal penumpang berukuran besar.
“Kita minta agar lebar dan kedalaman ditambah. Kapal-kapal penumpang enggan melintas karena kondisi ini dinilai berbahaya bagi kapal maupun keselamatan penumpang,” jelasnya.
Sebagai tanggapan atas tekanan dari Pemprov, Pelindo akhirnya menyanggupi untuk mendatangkan kapal keruk berukuran lebih besar agar pengerjaan bisa dipercepat dan lebih optimal.
“Untuk saat ini, mari kita tunggu bersama apakah Pelindo benar-benar serius dan fokus menyelesaikan tugasnya. Tapi kalau mereka tetap tidak mampu, lebih baik angkat bendera putih, dan biarkan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mengambil alih pengerukan alur tersebut,” tutup Helmi dengan nada tegas.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Bengkulu tak akan tinggal diam jika konektivitas antarwilayah terganggu, terlebih yang menyangkut kebutuhan masyarakat Enggano atas akses logistik dan transportasi yang aman. (RS)
