Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Edison Simbolon, menyoroti serius kasus 42 siswa yang tidak masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di salah satu sekolah menengah atas ternama di Kota Bengkulu.
Kasus ini sempat menuai perhatian publik dan memunculkan dugaan adanya praktik KKN. Menyikapi hal tersebut, DPRD Provinsi Bengkulu membentuk tim khusus untuk mengusut fakta sebenarnya sekaligus memastikan keadilan bagi pihak sekolah maupun keluarga siswa.
“Siapa yang tidak sedih? Baju sudah dijahit, anak-anak sudah belajar, tapi akhirnya harus keluar dari sekolah tersebut. Maka untuk memenuhi rasa keadilan, kita bentuk tim. Tim ini terdiri dari unsur DPRD, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah,” kata Edison, Rabu sore (20/8).
Di sisi lain, Kepala SMAN 5 Bengkulu, Dr. Bihanudin, menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Ia mengaku saat permasalahan itu terjadi dirinya sedang cuti karena sakit.
“Ini di luar kendali saya. Saat itu saya sedang cuti. Namun memang sudah tidak ada pilihan, anak-anak yang tidak masuk dapodik memang tidak bisa dipaksakan tetap bersekolah di SMAN 5,” jelas Bihanudin.
Sementara itu, sejumlah orang tua siswa menyatakan kekecewaannya. Mereka berharap ada kebijakan khusus dari pemerintah agar anak-anak tetap bisa bersekolah di tempat semula, mengingat dampak psikologis yang dialami.
“Anak-anak sudah nyaman dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah serta teman-temannya. Tiba-tiba harus pindah, tentu berat bagi mereka,” ungkap salah satu orang tua siswa.(Red)
