Menuju 100 Hari Kerja, KAMMI Tuntut Gubernur Bengkulu Hentikan Populisme Semu Dan Mental Anti Kritik

Pelantikan pengurus KAMMI Bengkulu di balai daerah oleh PLT. Gubernur Bengkulu (Sabtu, 1/2). (Ist)

GK, Bengkulu — KAMMI Wilayah Bengkulu baru saja menyelesaikan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil). Dalam momentum Muskerwil yang bertempat di Kampoeng Durian, kabupaten Bengkulu Tengah, KAMMI Wilayah Bengkulu juga merespon begitu banyak polemik yang terjadi di provinsi Bengkulu.

Ketua umum KAMMI Wilayah Bengkulu, Ricki Pratama Putra, S.H., M.H. menyampaikan keprihatinannya akan banyaknya permasalahan di provinsi Bengkulu, serta menyayangkan kebijakan dan pola komunikasi publik Helmi Hasan selaku Gubernur Bengkulu yang cenderung anti kritik.

Bacaan Lainnya

“Ditengah permasalahan yg rumit di Bengkulu mulai dari pendangkalan alur Pulai Baai, terisolasinya Pulau Enggano, tambang emas yang berpotensi diberi rekomendasi, serta BBM sempat langka yang menyulitkan rakyat dan mengganggu jalannya roda aktivitas. Bapak Gubernur justru masih sibuk menunjukkan populisme semu dan mengeluarkan kebijakan yang tergesa-gesa bahkan minim kajian”, ujar Ricki

Lebih lanjut Ricki menambahkan, Gubernur Bengkulu seharusnya tidak boleh kemudian menyampaikan komunikasi publik yang menggambarkan mental anti kritik dan seharusnya terbuka atas sumbangsih saran dari semua pihak.

“Sudahlah masalah banyak, Gubernur Bengkulu malah berkomunikasi pada publik dengan narasi yang buruk yang menegaskan mental dirinya cenderung bermental otoritarian dan anti kritik. Contohnya mengatakan bahwa demo mahasiswa hanya berisi sumpah serapah”,tegas Ricki

Oleh karenanya merespon hal ini KAMMI Wilayah Bengkulu menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendesak Helmi Hasan selaku gubernur Bengkulu menghentikan populisme semu dan mengeluarkan kebijakan yang hanya memancing eksposure tapi minim subtansi dan kajian

2. Mendesak helmi hasan untuk menarik ucapan bahwa demo mahasiswa hanya bisa menyampaikan sumpah serapah, karena menunjukan mental otoritarian dan anti kritik serta merendahkan marwah gerakan mahasiswa.

3. Mendesak helmi berpihak pada lingkungan dan rakyat dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan, salah satunya dengan tidak menerbitkan surat rekomendasi/izin pada Perusahaan tambang atau perkebunan skala besar di Bengkulu yg merusak lingkungan dan merugikan rakyat.(Rs)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *