DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI, yang disiarkan secara virtual dari Gedung Nusantara I Kompleks Perkantoran MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, (16/8).
Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI ini disaksikan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama anggota dewan provinsi, para pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu, serta unsur Forkompinda Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.
Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memaparkan capaian kinerja pemerintah dari bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum di bawah kepemimpinannya selama 10 tahun, serta 5 tahun bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa selama 10 tahun ini, kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia-sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, dan membangun dari daerah terluar.
“Sehingga, sampai saat ini, kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru,” ungkap Presiden Jokowi yang mengenakan pakaian khas Betawi.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat dan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5 persen, walaupun banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat.
Begitu pula dengan inflasi, yang dapat terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. Angka kemiskinan ekstrem juga berhasil kita turunkan dari 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada tahun 2024.
“Angka stunting juga mampu kita kurangi dari 37 persen menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada tahun 2024,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Di mana, jelasnya, Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama,” ungkap Presiden.
Di lain sisi, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan bahwa apa yang menjadi kebijakan nasional tentu juga akan diturunkan ke tingkat Provinsi Bengkulu.
Misalnya, dalam penanganan penurunan angka stunting, di mana Provinsi Bengkulu mengalami penurunan stunting yang sangat signifikan.
“Begitu pula dalam hal angka kemiskinan ekstrem, wilayah kita justru mencatatkan penurunan tertinggi angka kemiskinan ekstrem,” tutur Gubernur Rohidin usai mendengarkan pidato kenegaraan.
Terkait pengendalian inflasi, jelasnya, Provinsi Bengkulu sudah berada pada posisi rata-rata nasional. Angka pengangguran terbuka di Provinsi Bengkulu juga berada pada posisi terendah secara nasional.
”Capaian kita itu sejalan dengan keberhasilan nasional,” demikian kata Gubernur Rohidin.
[Dimas, Refky & Saipul]
