Bengkulu, GK – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menyatakan komitmennya untuk mengawal secara langsung proses pemulangan empat warga Bengkulu yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja.
Pengawalan ini dilakukan agar proses pemulangan berjalan cepat, aman, dan sesuai prosedur.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara DPRD Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta keluarga korban yang digelar pada Senin (2/2/2026).
Hearing dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, dan dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, unsur Polda Bengkulu, serta instansi terkait.
Empat warga Bengkulu yang menjadi korban tersebut masing-masing bernama Deni Febriansyah, Ardi, Engga, dan Imron. Dalam rapat, DPRD dan pemerintah daerah juga melakukan panggilan video dengan para korban yang saat ini berada di penampungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja.
Salah seorang korban, Deni Febriansyah, membeberkan kronologis kejadian yang dialaminya bersama tiga rekannya. Ia mengaku awalnya ditawari pekerjaan di Vietnam sebagai tenaga pemasaran penjualan elektronik secara daring dengan gaji Rp12,8 juta per bulan.
Namun setibanya di luar negeri, mereka justru dibawa ke Kamboja dan dipaksa bekerja melakukan penipuan melalui jaringan judi online.
“Paspor dan handphone kami disita. Karena tidak sanggup memenuhi target, kami mengalami tekanan dan kekerasan,” ungkap Deni.
Para korban akhirnya berhasil melarikan diri dan melapor ke KBRI untuk mendapatkan perlindungan. Saat ini, mereka menunggu penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai syarat pemulangan ke Indonesia.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses pemulangan hingga para korban tiba kembali di Bengkulu.
“Kami tidak ingin proses ini berlarut-larut. Keselamatan warga Bengkulu adalah prioritas utama dan harus menjadi perhatian bersama,” tegas Usin.
Sementara itu, Penjabat Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni memastikan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI.
Ia juga menyampaikan bahwa biaya pemulangan korban akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Baznas Provinsi Bengkulu.
“Sesuai arahan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, pemerintah hadir memberikan perlindungan maksimal bagi warga Bengkulu di luar negeri. Insya Allah, mereka segera dipulangkan,” pungkas Herwan.(Rls)
