GK, Bengkulu – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menerima audiensi Forum Komite Sekolah Provinsi Bengkulu di ruang rapat dewan, kamis (19/6).
Hearing ini digelar guna mencari solusi atas kebijakan Gubernur Bengkulu yang melarang pungutan dalam kegiatan sekolah, sementara kebutuhan operasional di sekolah-sekolah dinilai belum sepenuhnya terpenuhi oleh APBD.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, bersama anggota komisi, Sri Astuti, menerima langsung aspirasi Forum Komite tersebut.
Dalam forum tersebut, perwakilan Forum Komite, Prof. Sudarwan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan di Bengkulu yang menurutnya semakin memprihatinkan.
“Dalam rapat komite, sejauh ini tidak pernah ada orang tua atau wali siswa yang keberatan. Karena yang tidak mampu selalu diprioritaskan, terjadi subsidi silang dari orang tua yang mampu kepada yang kurang mampu. Namun kalau pemerintah melarang pungutan sama sekali, sementara dana belum tersedia memadai, sekolah bisa lumpuh,” ujar Prof. Sudarwan.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah dalam membuat keputusan terkait dunia pendidikan.
“Pendidikan itu bukan perkara main-main. Biaya pendidikan memang mahal, tetapi biaya kebodohan jauh lebih mahal,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menyatakan pihaknya akan menyampaikan persoalan ini kepada eksekutif.
“Sepanjang APBD kita belum mampu menanggung seluruh kebutuhan sekolah, kami akan mendorong eksekutif untuk membuka ruang sumbangan sukarela dari wali murid, tentunya yang tidak memberatkan,” kata Usin.
Senada, anggota Komisi IV, Sri Astuti, turut mengungkapkan keprihatinannya atas laporan yang disampaikan Forum Komite.
“Terus terang saya sedih, batin saya tergugah. Ini tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai lagi ada guru honorer yang tidak digaji atau guru yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Semoga pendidikan di Bengkulu ke depan bisa lebih baik,” ujar Sri yang juga pernah berprofesi sebagai guru.
Forum ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara sekolah, pemerintah, dan orang tua murid demi kemajuan pendidikan di Provinsi Bengkulu.(Nasti)
