Bengkulu, GK – Suara lantang ribuan mahasiswa menggema di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu, pada selasa (2/9). Bendera organisasi berkibar, orasi bergema, dan barisan aparat pun berjaga ketat dan bersikap humanis. Suasana panas kian terasa ketika demonstran menuntut Ketua DPRD, Sumardi, keluar menemui massa.
Desakan itu akhirnya dipenuhi. Sumardi, didampingi sejumlah anggota dewan, melangkah ke tengah kerumunan dengan wajah serius. Namun kedatangan itu belum cukup. Mahasiswa meminta lebih: ia harus membacakan pernyataan sikap di bawah kitab suci.
Di hadapan ribuan pasang mata, kitab suci diangkat, dan Sumardi pun mulai membaca dengan suara bergetar.
“Kedaulatan rakyat merupakan pilar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia… Namun realitas hari ini menunjukkan kedaulatan itu semakin jauh dari rakyat.”
Kalimat demi kalimat dibacakan, menggambarkan kekecewaan terhadap negara yang dinilai lebih berpihak kepada elite ketimbang rakyat.
Pernyataan itu juga menegaskan, ketika suara rakyat dibungkam dan keadilan diperdagangkan, maka perlawanan menjadi konsekuensi konstitusional demi menjaga cita-cita reformasi.
Empat poin tuntutan mahasiswa kemudian disuarakan:
1. Presiden dan DPR harus memperbaiki sistem kenegaraan dan pemerintahan.
2. Presiden diminta menghentikan represifitas aparat kepolisian.
3. Reformasi Polri menjadi keharusan karena kepercayaan publik hilang.
4. Kapolri harus dicopot sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Begitu kalimat terakhir dibacakan, massa serentak meneriakkan yel-yel perlawanan. Suasana berubah haru sekaligus tegang.
Di bawah teriknya matahari Bengkulu sore itu, sejarah kecil tercatat: suara mahasiswa diperdengarkan langsung dari mulut wakil rakyatnya, bersumpah di bawah kitab suci.
