GK, Bengkulu – Suasana di depan Gedung Pengadilan Negeri Bengkulu pagi ini tampak berbeda. Puluhan orang dari Komunitas Masyarakat Untuk Anti Korupsi (Komunikasi) turun ke jalan, menyuarakan tuntutan agar para pengusaha batu bara (BB) yang disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, segera ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Massa membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Orasi demi orasi menggema, menyuarakan kekecewaan atas lambannya penegakan hukum terhadap pihak-pihak dari sektor swasta yang diduga turut terlibat.
“Kasus ini tidak hanya soal pejabat publik. Ada pengusaha yang diduga menyetor uang miliaran rupiah. Tapi kenapa sampai sekarang belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka?” tegas Koordinator Aksi, Deno Andeska Marlandone.
Menurut Deno, fakta persidangan telah mengungkap nama-nama pengusaha yang diduga memberikan uang kepada Rohidin. Mereka adalah Inisial Bb (Rp1,5 miliar), Hs (Rp6 miliar), Em (Rp8 miliar), Ch (Rp300 juta), LL(Rp1 miliar), TT (USD 30.000), Sw (Rp800 juta), dan DS (Rp500 juta). Penyerahan uang itu disebut dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk Jakarta dan Bengkulu.
“Kalau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, apalagi kalau sudah menyangkut uang besar, itu bahaya. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tambah Deno.
Dalam aksi damai ini, Komunikasi menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Meminta PN Bengkulu memerintahkan KPK untuk segera menetapkan pengusaha yang terlibat sebagai tersangka.
2. Mendesak KPK menyampaikan perkembangan penyidikan secara transparan kepada publik.
3. Menolak segala bentuk tebang pilih dalam proses hukum.
4. Meminta Presiden RI ikut mengawal penanganan kasus ini agar bebas dari tekanan atau intervensi pihak manapun.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Sebelum membubarkan diri, massa menyerukan agar pemberantasan korupsi tidak hanya menyentuh permukaan, tapi juga menyasar pihak-pihak yang bersembunyi di balik layar kekuasaan.
“Negara ini harus bersih. Tidak boleh ada lagi tempat untuk korupsi yang dibungkus rapi oleh relasi kekuasaan dan uang,” tutup Deno.(Rs)
