Jakarta, GK – Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah transmigrasi Provinsi Bengkulu, Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. Mian, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Jakarta, Selasa (28/10).
Dalam pertemuan tersebut, Mian menyerahkan langsung proposal usulan pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi yang meliputi beberapa wilayah strategis di Bengkulu. Salah satu di antaranya adalah Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang diusulkan mendapatkan tambahan fasilitas Islamic Center dengan nilai kurang dari Rp10 miliar.
“Kawasan yang kami usulkan meliputi Kota Terpadu Mandiri dengan penambahan fasilitas Islamic Center yang nilainya tidak sampai Rp10 miliar. Mudah-mudahan bisa terealisasi pada tahun 2026. Selain itu, ada pula kawasan Enggano yang termasuk dalam program Inpres, serta kawasan Padang Ulak Tanding di Rejang Lebong yang berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan,” jelas Mian.
Wagub menegaskan, pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas, membuka akses ekonomi baru, serta menekan biaya logistik di daerah-daerah terpencil.
“Pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi akan membuka akses ekonomi baru dan mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan apresiasi terhadap langkah proaktif Pemerintah Provinsi Bengkulu yang terus memperjuangkan peningkatan pembangunan di kawasan transmigrasi. Ia menyebut, usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut bersama jajaran teknis di kementerian.
“Usulan dari Pak Wakil Gubernur sangat baik. Nanti bisa terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim kami terkait alokasi dan tindak lanjutnya,” ujar Viva Yoga.
Pertemuan ini menjadi bagian dari sinergi berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Pusat dalam memperkuat pembangunan infrastruktur, mendorong pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah transmigrasi, termasuk daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.(Ted)
