Antrian BBM Mengular, Masyarakat Resah: Pengalihan Isu Kenaikan Pajak?

GK, Bengkulu – Masyarakat Bengkulu kembali dihadapkan pada persoalan pelik. Setelah sebelumnya dibuat resah oleh kenaikan pajak kendaraan bermotor yang dinilai membebani, kini antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengular hingga ratusan meter menambah tekanan bagi kehidupan sehari-hari.

Di beberapa SPBU, kendaraan tampak mengantre sejak pagi hari, bahkan hingga malam, hanya untuk mendapatkan jatah BBM. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah ini sekadar persoalan distribusi, atau bagian dari imbas kebijakan ekonomi yang lebih besar?

Merespons keluhan masyarakat, Anggota DPR RI Dapil Bengkulu dari Fraksi NasDem, Hj. Erna Sari Dewi, S.E, atau akrab disapa ESD, angkat bicara.

Dalam pernyataannya, ESD menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan dan akan segera dibawa ke Komisi XII DPR RI.

“Saya sudah berkoordinasi, dan dalam waktu dekat akan menyampaikan permasalahan ini secara resmi ke Komisi XII. Saya sudah mendokumentasikan antrean di lapangan, dan saat ini saya sedang mempelajari lebih lanjut penyebab serta kronologi krisis BBM di Bengkulu ini,” ujar ESD.

Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut distribusi energi, tetapi telah masuk ke ranah ketahanan ekonomi masyarakat. Antrean panjang menghambat aktivitas masyarakat, mempengaruhi logistik, dan menambah beban psikologis di tengah naiknya biaya hidup.

ESD yang juga merupakan Ketua DPW Partai NasDem Bengkulu ini turut menyampaikan pesan tegas kepada para kader dan anggota dewan dari partainya. Ia menegaskan bahwa meskipun NasDem berada dalam koalisi pemerintahan, itu tidak berarti harus diam dan pasrah terhadap kebijakan yang merugikan rakyat.

“Koalisi kita di pemerintahan jangan membuat kader NasDem berhenti mengkritisi. Kita harus tetap menjadi partai yang kritis dan progresif. Jangan sampai anggota dewan kita hanya 3D: datang, duduk, diam,” tegas ESD dalam arahannya yang disambut semangat oleh para kader dan simpatisan.

Pernyataan ini menjadi sorotan karena menggarisbawahi pentingnya peran legislatif sebagai pengawas kebijakan pemerintah, termasuk dalam urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti BBM dan pajak.

Sementara itu, Kondisi antrean BBM yang terjadi bersamaan dengan kebijakan kenaikan pajak, seperti pajak kendaraan, dan PBB, menciptakan tekanan ganda bagi masyarakat. Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai komunitas dan tokoh masyarakat telah menyampaikan protes mereka, menuntut agar pemerintah pusat maupun daerah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat.

Beberapa pihak juga mengaitkan krisis BBM ini dengan potensi buruknya tata kelola distribusi energi atau bahkan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, yang berimbas pada kelangkaan pasokan BBM di berbagai daerah.

Disisi lain, Masyarakat menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Bukan hanya penyelesaian jangka pendek seperti penambahan pasokan BBM, tetapi juga evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan dampak dari kebijakan ekonomi yang saat ini dijalankan. Juga harapan desakan agar pemerintah daerah dan DPRD segera meninjau ulang perda-perda yang berkaitan dengan pajak terus menguat. Banyak kalangan menilai bahwa penerapan pajak yang tidak proporsional hanya akan memperlebar jurang ketimpangan sosial dan menghambat pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Di tengah ketidakpastian dan keresahan yang kian meluas, publik berharap para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, mampu menghadirkan solusi nyata. Kebutuhan masyarakat saat ini bukan sekadar penjelasan atau retorika, tetapi tindakan konkret yang berpihak kepada rakyat.

Dengan situasi seperti ini, langkah ESD untuk membawa persoalan BBM Bengkulu ke pusat dinilai tepat dan ditunggu realisasinya. Publik berharap, suara mereka yang disampaikan melalui wakil-wakilnya di parlemen bisa menjadi penggerak perubahan dan penyeimbang kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(Nasti)