Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dari PDIP Ini Berang,Kemana Dana 5 Miliar Pembangunan RSUD Yang Terbengkalai

Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD provinsi Bengkulu Terhadap LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2023 digelar pada Senin (1/4) di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu.

Pada paripurna tersebut, juru bicara DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi mengatakan, rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Bengkulu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu Tahun 2023 dinilai masih banyak ditemukan OPD Pemprov yang mengerjakan pekerjaan bukan kapasitasnya.

“Kita minta mereka melaksanakan dengan baik, ada beberapa OPD yang mengerjakan pekerjaan yang bukan kapasitasnya seperti Dinas Sosial melaksanakan kegiatan kependudukan dan catatan sipil. Kemudian, bidang Dispora ini kan ada program pak Gubernur pembangunan stadion mini tak terlaksana harapan kita dilaksanakan” Ujar Edwar Samsi

Lebih jauh, Edwar Samsi juga menyinggung, pembangunan RSUD M Yunus yang dinilai kurang perencanaan mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja sehingga berdampak kepada pembangunan yang terbengkalai

Karenanya, Edwar berharap, kedepan, Pemprov harus merencanakan sesuatu ataupun pembangunan Infrastruktur secara matang agar hal hal seperti ini tak terulang kembali.

“Buku ini Rekomendasi (LKPJ) pengakuan mereka ternyata kemaren terkait pembangunan rumah sakit terlaksana hanya 46 miliar 5 miliar kemana? totalnya kan 51 miliar, katanya pemutusan Hubungan kontrak kerja, jadi hal hal seperti itu kalau tidak direncanakan dengan matang tak mungkin tak selesai, maka kedepan hal hal seperti ini jangan terulang lagi” Tambah Edwar

Sementara itu, Sekprov Isnan Fajri menerima rekomendasi yang disampaikan oleh anggota DPRD provinsi Bengkulu.

Rencananya, Rekomendasi DPRD Provinsi Bengkulu Terhadap LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2023 itu akan di tindaklanjuti oleh pemerintah provinsi Bengkulu.

“Tadi ada beberapa rekomendasi yang disampaikan dan ini akan kita buat skala prioritas dan diperbaiki. Guna pembangunan daerah, termasuk infrastruktur itu skala prioritas. Karena kebutuhan kita tidak sebanding dengan anggaran, intinya adalah Pemda akan optimalisasi itu,” Tutup Isnan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *