GK – Gelombang demonstrasi sejak Kamis (28/8) hingga kini tidak hanya memicu ketegangan di jalanan, tetapi juga di ruang digital. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) memperingatkan bahwa derasnya arus hoaks di media sosial dan aplikasi pesan instan kian memperburuk situasi.
“Bahkan sudah ada hoaks yang menggunakan teknologi artificial intelligence berupa deepfake, sehingga publik kesulitan mengidentifikasi secara cepat dan malah tergocek. Akibatnya muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian, dan aksi kekerasan,” ujar Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Mafindo, di Yogyakarta, Minggu (31/8).
Mafindo mencatat, sejumlah konten bohong yang beredar antara lain video kerusuhan di Baghdad yang diklaim terjadi di Jakarta, hingga kabar palsu tentang penjarahan di gedung DPR maupun Mall Atrium Senen.
Septiaji yang akrab disapa Zek menegaskan, ada empat hal yang menjadi sikap Mafindo dalam menyikapi perkembangan terkini:
- Mendukung kebebasan berpendapat – Demonstrasi merupakan hak konstitusional masyarakat dalam negara demokrasi.
- Menolak kekerasan – Baik dari demonstran maupun aparat, termasuk menjarah, karena tergolong tindak pidana.
- Mengingatkan soal aktivisme digital – Aksi di jalanan kini berjalan seiring dengan digital activism, seperti live report di media sosial. Mafindo menolak pembatasan live report karena melanggar kebebasan berekspresi.
- Mengantisipasi dampak negatif digital activism – Termasuk doxing, persekusi daring, dan serangan siber. “Manfaatkan media mainstream maupun media sosial secara bertanggung jawab,” tegas Zek.
Mafindo menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh misinformasi, disinformasi, malinformasi, maupun konten kebencian.
“Kami berharap kekerasan dan kerusuhan mereda, dan kita kembali bergandeng tangan untuk menata Indonesia ke depan, merajut kebersamaan,” pungkas Zek.(Rls)
