Jakarta, GK – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pernyataan sikap resmi melalui sebuah video berdurasi 1 menit 26 detik. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PKS, Mohammad Kholid yang diupload pada Sabtu (30/8)
Dalam pernyataan itu, Kholid menegaskan beberapa poin penting sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden PKS.
Pertama, DPP PKS mendukung keputusan DPR RI untuk meniadakan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR RI. Sikap ini dinilai selaras dengan visi Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menginginkan pengelolaan APBN dilakukan secara efektif, efisien, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Kedua, DPP PKS mendorong pemerintah dan DPR RI agar segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai langkah penting dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ketiga, PKS meminta seluruh aparat penegak hukum untuk mengedepankan sikap persuasif, taat hukum, serta humanis dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.
“PKS berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada rakyat, memperkuat pemberantasan korupsi, dan menjaga keamanan dengan cara-cara yang humanis,” tegas Mohammad Kholid.(Red)
