Bengkulu, GK – Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, akhirnya menandatangani usulan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk kategori R3, R4, dan R5 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI pada Senin (25/8).
Keputusan ini, menurut Dedy, bukan perkara mudah. Ia mendengar dan merasakan langsung keresahan para tenaga honorer yang telah lama menanti kepastian status. Namun di sisi lain, ia juga memikirkan dampaknya bagi keuangan daerah.
“Saya mendengar, saya melihat, dan saya merasakan suara hati para calon PPPK. Maka hari ini saya tanda tangani usulan itu, walau risikonya besar bagi daerah,” tulis Dedy di akun Facebook pribadinya.
Ia menyebut, bertambahnya beban belanja pegawai bisa membuat anggaran pembangunan berkurang. Padahal, Bengkulu masih membutuhkan dana untuk layanan dasar seperti BPJS gratis, pendidikan gratis, pembangunan jalan, drainase, lampu jalan, penataan pasar, hingga bedah rumah bagi warga tidak mampu.
“Betul-betul ibarat buah simalakama. Di satu sisi, kita ingin membuka lapangan kerja dan memberi kepastian masa depan. Di sisi lain, kita butuh dana untuk pembangunan,” ungkapnya.
Meski berat, Dedy berharap keputusan ini bisa menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang.
“Semoga Allah membuka jalan dan memberi peluang-peluang baru peningkatan PAD, agar pembangunan tetap berlanjut,” tulisnya menutup.
Langkah ini pun menjadi angin segar bagi para tenaga honorer yang selama bertahun-tahun menantikan pengakuan dan kepastian dari pemerintah.
Sementara itu, Keputusan dilematis ini disambut baik oleh tenaga honorer yang tidak mau disebut namanya. Menurutnya langkah Wali Kota itu adalah harapan yang selama ini ia nanti-nantikan.
“Alhamdulillah setelah sekian lama, akhirnya kabar baik itu disampaikan pak wali melalui akun facebooknya. Kami bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada pak wali. Kami selalu berharap akan terus lahir pemimpin seperti pak Dedy yang selalu bantu rakyat, meskipun terkadang keputusan yang diambil sangat berat,” katanya kepada wartawan.(Red)
