Rejang Lebong, GK – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bengkulu menggelar Forum BUKIT KABA 2025 (Bincang Urusan Ekonomi dan Kebijakan Terintegrasi Kajian dan Statistik Terbaru) di Aula Hotel Sepanak, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Rabu (23/7/2025).
Kegiatan ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam mendukung ketahanan serta pertumbuhan ekonomi di wilayah dataran tinggi Provinsi Bengkulu.
Forum ini menghadirkan para narasumber utama dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, serta Kepala Perwakilan BI Bengkulu. Hadir pula kepala daerah dari tiga kabupaten dataran tinggi, yakni Rejang Lebong, Kepahiang, dan Lebong, bersama lebih dari 100 peserta dari OPD, perbankan, pelaku usaha, dan akademisi.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Ia menyampaikan bahwa fokus pembangunan ekonomi di dataran tinggi Bengkulu perlu diarahkan pada hilirisasi sektor pertanian, penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan investasi, dan promosi pariwisata terpadu.
“Wilayah dataran tinggi memiliki peran vital sebagai penyangga ketahanan pangan. Komoditas unggulan seperti padi, jagung, cabai, bawang, kopi, dan hortikultura harus mendapat dukungan dalam bentuk peningkatan nilai tambah dan perluasan pasar,” ujar Wahyu.
Dari sisi fiskal, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, menyoroti pentingnya optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) dan percepatan realisasi belanja modal yang masih tergolong rendah. Ia juga mendorong peningkatan efektivitas belanja publik untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi antarwilayah.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal, menyampaikan bahwa sektor pertanian masih menjadi basis utama ekonomi di dataran tinggi. Namun, kontribusinya cenderung menurun karena meningkatnya peran sektor jasa dan perdagangan.
“Modernisasi pertanian dan hilirisasi komoditas menjadi kunci untuk menjaga daya saing sektor ini,” jelas Win Rizal.
Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari, mengungkapkan bahwa daerahnya menghadapi tantangan ketahanan pangan akibat defisit beras sebagai dampak alih fungsi lahan. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mencetak sawah baru seluas lebih dari 800 hektare guna meningkatkan ketersediaan pangan.
Wakil Bupati Kepahiang, Abdul Hafidz, menyampaikan potensi besar daerahnya di sektor pertanian dan pariwisata, seperti kopi robusta, teh Kabawetan, dan objek wisata alam seperti Danau Suro dan Curug Embun. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah produk dan promosi agrowisata.
Perwakilan Kabupaten Lebong, Nurbaiti, menekankan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Ia menyoroti perlunya diversifikasi ekonomi, pemberdayaan UMKM, serta pemanfaatan APBD untuk penguatan pelayanan dasar dan infrastruktur.
Forum ini juga menjadi momentum memperkuat kerja sama pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan strategi 4K: Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Melalui Forum BUKIT KABA 2025, Bank Indonesia berharap sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan wilayah dapat terwujud secara konkret, guna memperkuat daya saing dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di wilayah dataran tinggi Provinsi Bengkulu. (Nasti)