GK, Bengkulu – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Sri Astuti, S.Pd, mendorong pemerintah daerah segera menganggarkan pembangunan kolam retensi sebagai langkah strategis mengatasi masalah banjir di Bengkulu.
Hal ini disampaikan dalam reses masa sidang ke-1 tahun 2025 pada Jum’at (28/2/2025) di kantor DPW PKS Bengkulu.
Menurut Sri Astuti, pembahasan mengenai kolam retensi sebenarnya sudah dilakukan sejak dua tahun lalu, saat banjir besar terakhir melanda Bengkulu.
Kala itu, DPRD Kota Bengkulu dan DPRD Provinsi sempat membahas kelanjutan proyek ini.
“Saat itu saya tanya langsung ke pihak terkait, termasuk ke dewan kota dan provinsi, apakah proyek ini benar-benar akan dijalankan. Informasi terakhir yang saya dapat, pembebasan lahan akan menggunakan APBD provinsi, sedangkan pembangunan fisiknya akan memakai APBN,” jelas Sri Astuti.
Namun, hingga kini, ia mengaku belum mengetahui secara pasti apakah anggaran pembebasan lahan untuk kolam retensi sudah masuk dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun ini.
“Saya akan mengecek kembali, apakah pembebasan lahan benar-benar sudah dianggarkan atau belum, karena sebelumnya DPRD Provinsi sudah menyatakan sikap untuk mendukung proyek ini,” tambahnya.
Selain itu, dalam reses tersebut, Sri Astuti juga menyoroti keluhan orang tua dan wali murid terkait banyaknya pungutan di sekolah.
Menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan instruksi untuk melarang segala bentuk pungutan di sekolah.
“Terkait instruksi Gubernur yang melarang pungutan di sekolah, Komisi IV tentu akan ikut mengawasi pelaksanaannya agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Dengan adanya dorongan dari legislatif, diharapkan pembangunan kolam retensi segera direalisasikan guna mengurangi dampak banjir di Bengkulu, sekaligus memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. (Nasti)
