GK, Bengkulu – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menyiapkan berbagai strategi guna menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Upaya ini dilakukan agar harga tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Haryadi, menyampaikan hal ini dalam rapat lintas sektoral bersama pemangku kepentingan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Selasa (25/2/2025).
“Rapat ini bertujuan memastikan pasokan pangan aman menjelang HBKN. Arahan Presiden jelas: harga bahan pokok tidak boleh naik, kecuali untuk gabah kering panen milik petani. Selain menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, pemerintah juga ingin memastikan petani dan peternak mendapatkan harga yang layak,” ujar Haryadi.
Sebagai tindak lanjut dari surat edaran Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.2.3/378/IJ tertanggal 20 Februari 2025, seluruh pemerintah daerah di Indonesia diminta menggelar operasi pasar.
Langkah ini bertujuan menjaga pasokan serta mengendalikan harga pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
Dalam upaya tersebut, Pemprov Bengkulu menerapkan strategi 4K:
1. Keterjangkauan harga
2. Ketersediaan pasokan
3. Kelancaran distribusi
4. Komunikasi efektif
Strategi ini diharapkan dapat memperkuat pengendalian inflasi serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyoroti empat langkah utama yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga pangan:
– Melakukan pendataan stok dan harga secara berkala
– Mengantisipasi potensi gejolak pasokan dan harga
– Memperketat pengawasan distribusi pangan
– Memperkuat kerja sama antar daerah untuk menyeimbangkan pasokan
“Kami berharap harga bahan pokok selama Ramadan tetap stabil, bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, operasi pasar besar-besaran akan dilakukan untuk memastikan harga tetap terkendali,” ujar Wahyu.
Ia menegaskan bahwa keseimbangan harga harus menguntungkan semua pihak.
“Tugas pemerintah adalah memastikan semua pihak tersenyum: petani dan peternak mendapatkan harga yang layak, konsumen tidak terbebani, dan pengusaha tetap mendapat keuntungan,” tutupnya.(Rs)
