Wacana Tiga Wapres Viral, Ketua DPD RI Sultan Beberkan Penjelasan Ini

Sultan Baktiar Najamudin

JAKARTA, GK – Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, mengenai kemungkinan Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden menjadi perbincangan publik. Gagasan tersebut menuai beragam tanggapan setelah potongan pernyataannya tentang perlunya tiga wakil presiden ramai diperbincangkan.

Sultan menjelaskan, gagasan tersebut bukan muncul karena dinamika politik saat ini. Ia mengaku telah menyampaikan pemikiran mengenai kemungkinan memiliki lebih dari satu wakil presiden sejak 2019.

Bacaan Lainnya

Menurut Sultan, Indonesia sebagai negara besar dengan wilayah kepulauan yang luas, serta memiliki keragaman suku, budaya dan latar belakang masyarakat, membutuhkan pemikiran terbuka dalam merancang sistem kepemimpinan nasional.

Ia menilai, penguatan demokrasi dan konstitusi perlu dilakukan dengan pendekatan yang akomodatif agar seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Negara besar sekali, ini pulau-pulau banyak sekali, selalu akan ada potensi untuk diganggu oleh pihak luar. Makanya amankan konstitusi kita, amankan demokrasi kita dengan cara akomodatif,” ujar Sultan dalam penjelasannya.

Ia juga menyoroti pentingnya membuka ruang representasi yang lebih luas bagi masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, jangan sampai muncul anggapan bahwa masyarakat Papua, Ambon, Ternate, Aceh, Sumatera maupun Kalimantan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin nasional.

Sultan mengakui, sistem pemilihan yang berlaku saat ini dengan prinsip one man, one vote menghadirkan tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan peluang keterwakilan di tingkat nasional.

Karena itu, ia melemparkan gagasan agar jumlah wakil presiden tidak harus selalu dibatasi satu orang, melainkan terbuka untuk dikaji lebih jauh sebagai salah satu alternatif pengelolaan demokrasi Indonesia.

Menanggapi beragam kritik, saran dan komentar masyarakat, Sultan menyampaikan apresiasi atas respons publik terhadap gagasannya tersebut.

Melalui pernyataan tertulisnya, ia menegaskan bahwa gagasan tersebut belum tentu menjadi pilihan yang paling tepat dan tidak pula harus diterapkan dalam waktu dekat.

“Apakah gagasan ini pasti benar? Belum tentu. Apakah harus diterapkan sekarang? Tentu tidak,” tulis Sultan.

Ia menekankan, wacana tersebut membutuhkan kajian serius dari berbagai kalangan, terutama para ahli, dengan mempertimbangkan aspek konstitusi, efektivitas pemerintahan hingga pembagian kewenangan agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam sistem ketatanegaraan.

Sultan juga menegaskan tidak mengharapkan seluruh masyarakat menyetujui pemikirannya. Baginya, kritik dan perbedaan pandangan merupakan bagian penting dari proses demokrasi.

“Sebab demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbeda pendapat, tetapi juga keberanian membuka ruang bagi pemikiran baru,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perdebatan mengenai jumlah wakil presiden seharusnya tidak berhenti pada persoalan posisi atau jabatan semata, tetapi menjadi bagian dari diskusi lebih luas mengenai bagaimana Indonesia membangun sistem kepemimpinan yang mampu mengakomodasi keberagaman bangsa.

“Bagi saya, ini bukan soal jumlah wakil presiden. Ini soal masa depan Indonesia. Gagasan boleh diperdebatkan. Tapi jangan berhenti memikirkan masa depan republik kita ini,” tutup Sultan.(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *