JAKARTA, GK – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyoroti lemahnya perlindungan ekosistem di Indonesia. Sejumlah persoalan lingkungan, mulai dari ancaman kepunahan Badak Jawa, aktivitas alat berat di kawasan Gunung Sibayak, hingga polemik pembangunan di sekitar Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), dinilai mencerminkan masih lemahnya konsistensi pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
KAMMI menilai, meskipun ketiga persoalan tersebut memiliki konteks berbeda, semuanya menunjukkan tantangan serius dalam tata kelola lingkungan nasional. Pembangunan dan aktivitas pemanfaatan kawasan dinilai harus tetap memperhatikan fungsi ekologis serta keberlanjutan ekosistem.
Ketua Umum PP KAMMI, Ricki Pratama Putra, mengatakan berbagai persoalan tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi kebijakan dan pengawasan lingkungan.
Menurutnya, persoalan lingkungan tidak cukup diselesaikan melalui penjelasan atau klarifikasi pemerintah. Diperlukan transparansi, kajian ilmiah, pengawasan yang kuat, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Persoalannya bukan sekadar Badak Jawa yang terancam, penggunaan alat berat di kawasan hutan, atau polemik pembangunan di sekitar ruang terbuka hijau. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara memastikan setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan tidak mengorbankan fungsi ekologis. Penjelasan pemerintah saja tidak cukup. Harus ada transparansi, kajian ilmiah, pengawasan yang kuat, dan pertanggungjawaban kepada publik. Jangan sampai negara baru sibuk merespons setelah persoalan menjadi viral,” ujarnya.
Salah satu perhatian KAMMI adalah kondisi populasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Kelahiran anak Badak Jawa kelima dari induk Desy pada Oktober 2026 memang menjadi kabar baik bagi upaya konservasi. Namun, seluruh populasi liar yang terkonsentrasi di satu kawasan masih menghadapi berbagai risiko, mulai dari penyakit, bencana alam, perburuan hingga kerusakan habitat.
Wacana pemindahan Badak Jawa ke habitat baru juga dinilai harus melalui kajian ilmiah yang ketat. Terlebih, kematian Badak Musofa setelah dipindahkan pada November 2025 menjadi catatan penting dalam menentukan kebijakan konservasi.
Sorotan serupa disampaikan terhadap aktivitas ekskavator dan motor trail di kawasan Gunung Sibayak yang memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan lingkungan. Meski pengelola menyebut pekerjaan ekskavator berkaitan dengan akses dan jalur evakuasi, KAMMI menilai transparansi dan pengawasan tetap diperlukan.
Sementara itu, terkait polemik pembangunan Sekolah Rakyat di sekitar Hutan Kota UI, Kementerian Sosial telah memberikan klarifikasi bahwa pembangunan tidak akan dilakukan di dalam kawasan hutan kota.
Lebih jauh, KAMMI mengingatkan bahwa persoalan perlindungan lingkungan harus ditempatkan dalam konteks kebijakan kehutanan nasional, terutama target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Pemerintah menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan mencapai kondisi serapan karbon bersih sebesar 140 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2030. Target tersebut merupakan salah satu instrumen penting kontribusi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.
Namun, menurut KAMMI, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui capaian nyata di lapangan.
Data Kementerian Kehutanan mencatat luas lahan berhutan Indonesia pada 2024 mencapai 95,5 juta hektare atau 51,1 persen dari daratan. Meski demikian, deforestasi netto meningkat dari 121.103 hektare pada 2023 menjadi 175.437 hektare pada 2024.
Di sisi lain, BPS mencatat emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan mencapai 220,74 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2023, termasuk sekitar 86,15 juta ton CO₂ ekuivalen dari kebakaran gambut.
Sementara itu, laporan teknis UNFCCC mencatat pengurangan emisi REDD+ Indonesia pada periode 2021–2023 sekitar 68,98 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun dibandingkan tingkat rujukan emisi hutan.
Ricki Pratama Putra menegaskan, keberhasilan program FOLU Net Sink 2030 tidak boleh hanya diukur berdasarkan target dan laporan pemerintah, tetapi juga harus tercermin dari kondisi hutan yang sesungguhnya.
“FOLU Net Sink 2030 tidak boleh menjadi slogan yang terdengar baik di konferensi internasional, tetapi kehilangan makna ketika berhadapan dengan persoalan di lapangan. Ketika deforestasi masih terjadi dan emisi dari sektor kehutanan serta gambut masih besar, pemerintah harus berani membuka capaian dan kekurangannya. Jangan hanya melaporkan target. Tunjukkan hasil nyata perlindungan hutan Indonesia. Selain itu, SNDC kita akan semakin menjadi semu dan berpotensi gagal jika kemudian pemerintah selalu merusak ekosistem kita dengan melakukan pembukaan terhadap hutan atau semakin memperbanyak penetapan wilayah usaha pertambangan,” tegasnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, PP KAMMI meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan komitmen pemerintah dalam penyelamatan lingkungan dan penanganan krisis ekologis.
KAMMI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri Kehutanan dan kementerian terkait. Evaluasi tersebut perlu mencakup kemampuan menekan deforestasi, melindungi kawasan konservasi, mencegah kebakaran hutan dan lahan, menyelesaikan konflik kehutanan, memperkuat pengawasan, serta memastikan target FOLU Net Sink 2030 berjalan dengan hasil yang terukur.
Bahkan, KAMMI mendesak Presiden agar mempertimbangkan pergantian Menteri Kehutanan apabila hasil evaluasi menunjukkan kepemimpinan kementerian tidak mampu menjalankan mandat perlindungan dan pengelolaan hutan.
Menurut Ricki, Indonesia membutuhkan pemimpin kehutanan yang memiliki kapasitas, integritas, pemahaman ekologis, serta kemampuan manajerial dalam mengelola kompleksitas kawasan hutan nasional.
“Presiden harus memastikan Kementerian Kehutanan dipimpin oleh orang yang memahami hutan, bukan sekadar mengelola administrasi dan menyampaikan target. Mengurus rimba raya Indonesia membutuhkan pengetahuan ekologis, keberanian mengambil keputusan, integritas, dan kemampuan menyelesaikan persoalan di lapangan. Jika kepemimpinan saat ini tidak mampu menjalankan mandat tersebut, Presiden harus berani mengganti menteri. Jangan pertaruhkan masa depan hutan Indonesia karena persoalan kepemimpinan,” ujar Ricki.
KAMMI menegaskan, Indonesia sejatinya telah memiliki berbagai regulasi dan komitmen dalam perlindungan lingkungan. Tantangan yang harus dijawab saat ini adalah konsistensi pelaksanaan kebijakan, transparansi data, kualitas kepemimpinan, serta ketegasan dalam menindak setiap bentuk kerusakan ekosistem.
KAMMI juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun banyaknya proyek infrastruktur. Negara harus memastikan hutan tetap terjaga, satwa liar terlindungi, ruang terbuka hijau dipertahankan, serta masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Perlindungan lingkungan, menurut KAMMI, bukan penghambat pembangunan, melainkan prasyarat bagi keselamatan masyarakat, ketahanan pangan, ketersediaan air, dan keberlangsungan hidup generasi mendatang.(Red)






