Bengkulu, GK – Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum evaluasi terhadap arah kebijakan pemerintah, fungsi pengawasan parlemen, dan kualitas demokrasi Indonesia. Persoalan tersebut mengemuka dalam Diskusi Seru Menjelang Kongres III Keluarga Alumni KAMMI (KAKAMMI) bertema “Dua Tahun Prabowo-Gibran: Makin Kuat atau Kekuasaan Makin Dominan” yang berlangsung secara virtual pada Rabu (21/10/2026).
Diskusi ini menjadi ruang pertukaran gagasan bagi alumni, senior, kader KAMMI, dan masyarakat umum untuk mengkaji pelaksanaan pemerintahan serta mempertanyakan bagaimana mandat rakyat melalui pemilihan umum tetap diimbangi dengan pengawasan dan pertanggungjawaban kekuasaan.
Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Umum Pimpinan Nasional KA KAMMI, H. Suryadi Jaya Purnama, S.T., M.Si. Diskusi menghadirkan H. Yanuar Arif Wibowo, S.H., M.IPol., Anggota Komisi XIII DPR RI, dan Nasarudin Sili Luli, S.H., Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign. Jalannya diskusi dipandu oleh Zhinda Aufa Tazkya, kader KAMMI UIN Jakarta.
Dalam pembahasan mengenai fungsi pengawasan parlemen, Yanuar Arif Wibowo menyoroti pentingnya posisi DPR dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Fungsi pengawasan merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
“DPR memiliki posisi penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Fungsi pengawasan ini harus dijalankan untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat. Mandat yang diberikan melalui pemilu bukan berarti pemerintah berjalan tanpa pengawasan. Justru, mekanisme pengawasan diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap transparan dan akuntabel,” demikian rumusan tanggapan Yanuar berdasarkan pokok pemaparannya.
Pembahasan kemudian berlanjut pada persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nasarudin Sili Luli mengangkat data mengenai kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi jalannya pemerintahan.
“Data mengenai kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah perlu menjadi perhatian serius. Persepsi dan respons publik merupakan indikator penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang dijalankan sudah menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu mendengar suara rakyat, membaca data secara objektif, dan menjadikan evaluasi sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan serta menjaga kepercayaan publik,” demikian rumusan tanggapan Nasarudin berdasarkan pokok bahasan yang disampaikan.
Persoalan tersebut menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga memperhatikan dampak dan respons masyarakat. Data mengenai persepsi publik dapat menjadi bahan pertimbangan, sepanjang didukung sumber, metode, dan periode pengumpulan yang jelas.
Dari sisi penyelenggara, Yudha A. Wiranagara, selaku Wakil Ketua I Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) KAKAMMI sekaligus panitia kegiatan, menilai ruang diskusi seperti ini penting untuk menjaga tradisi intelektual dan kepedulian terhadap persoalan kebangsaan.
“Diskusi ini menjadi ruang bagi alumni dan kader KAMMI untuk menjaga tradisi berpikir kritis terhadap perjalanan bangsa. Kami ingin memastikan bahwa pembahasan politik tidak berhenti pada dukungan atau penolakan terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong evaluasi kebijakan, penguatan pengawasan, dan lahirnya gagasan konkret yang berpihak pada kepentingan rakyat,” demikian rumusan tanggapan Yudha berdasarkan konteks kegiatan.
Diskusi semakin dinamis dengan keterlibatan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman perspektif yang hadir memperkaya pembahasan mengenai demokrasi, evaluasi kebijakan nasional, serta harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Partisipasi lintas wilayah ini juga menegaskan bahwa persoalan demokrasi dan kepentingan rakyat merupakan perhatian bersama seluruh elemen bangsa.
Suasana diskusi bahkan semakin intens hingga sekitar pukul 23.00 WIB, melampaui jadwal awal yang direncanakan berakhir pukul 21.00 WIB. Pertukaran pandangan yang berlangsung hingga larut malam memperlihatkan berlanjutnya pembahasan mengenai pengawasan kekuasaan, evaluasi kebijakan, dan tantangan menjaga kepercayaan publik.
Melalui forum menjelang Kongres III KAKAMMI ini, peserta diajak melihat demokrasi sebagai proses berkelanjutan yang tidak berhenti setelah pemilu. Mandat rakyat perlu diiringi fungsi pengawasan parlemen, keterbukaan pemerintah, dan ruang partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi serta mengevaluasi kebijakan.
Pada akhirnya, pertanyaan siapa yang mengawasi kekuasaan dan siapa yang membela rakyat menjadi pengingat bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi membutuhkan lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan secara bertanggung jawab serta masyarakat yang memiliki ruang untuk memastikan suara mereka tetap diperhitungkan dalam setiap kebijakan publik.(IH)
