Bengkulu, GK – Wakil Gubernur Bengkulu Mian menegaskan pentingnya pengawasan maksimal terhadap infrastruktur jalan provinsi guna menjaga kualitas pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat bersama jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bengkulu, Kamis (8/1), di ruang rapat Dishub Provinsi Bengkulu.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Hendri Kurniawan beserta seluruh pejabat struktural dan pegawai Dishub. Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi rencana kerja Dishub tahun 2026 sekaligus meninjau kinerja pelayanan yang selama ini berjalan.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Mian menekankan bahwa pengawasan terhadap jalan provinsi menjadi tugas penting Dishub, terutama setelah pemerintah daerah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sepanjang tahun 2025.
Menurutnya, upaya tersebut harus diiringi dengan pengendalian lalu lintas kendaraan berat yang berpotensi merusak jalan.
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, pengawasan terhadap jalan provinsi harus diperketat. Jalan yang sudah dibangun dengan anggaran besar harus dijaga kualitasnya, salah satunya dengan memastikan kendaraan bertonase berlebih tidak bebas melintas,” tegas Mian.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan program unggulan pasangan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian sejak awal masa kampanye.
Komitmen tersebut terus diwujudkan selama masa kepemimpinan, dengan fokus memperbaiki konektivitas antarwilayah di Provinsi Bengkulu.
Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan pemerintahan Helmi–Mian, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan dan perbaikan jalan provinsi telah mencapai sekitar Rp600 miliar.
Angka tersebut, menurut Mian, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang layak dan aman.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar Dishub tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).
Jika tidak dikendalikan, kendaraan jenis ini dinilai menjadi penyebab utama kerusakan jalan sebelum masa manfaatnya berakhir.
“Kita tidak ingin jalan yang seharusnya bertahan lama justru rusak dalam waktu singkat. Pengawasan harus konsisten dan tegas, jangan sampai kendaraan overload merusak hasil pembangunan,” ujarnya.
Selain pengawasan jalan, Mian juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dishub, termasuk dalam penataan transportasi dan keselamatan lalu lintas. Ia berharap seluruh jajaran Dishub bekerja lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara jangka panjang.(Ted)
