Jakarta, GK — Aspirasi pembangunan infrastruktur Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong resmi masuk agenda nasional. Hal ini menyusul fasilitasi langsung Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang mempertemukan dua kepala daerah Bengkulu dengan pemerintah pusat.
Pertemuan strategis antara Bupati Kepahiang Zurdinata dan Bupati Rejang Lebong H.M. Fikri Thobari bersama Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin pada Jumat (18/12/2025) langsung ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah pusat.
Sebagai hasilnya, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia menjadwalkan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Dasar Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong yang akan digelar di Jakarta pada Senin, 22 Desember 2025.
Agenda nasional tersebut akan membahas percepatan penanganan jalan rusak di Kabupaten Kepahiang yang sempat viral, serta usulan pembangunan jembatan, irigasi, dan infrastruktur dasar lainnya di Kabupaten Rejang Lebong yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berjalan sendiri dalam memperjuangkan pembangunan, khususnya infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
“Kalau bisa langsung dieksekusi, kenapa harus menunggu lama. Aspirasi para bupati ini konkret dan menyentuh kebutuhan masyarakat, sehingga harus segera ditindaklanjuti,” ujar Sultan.
Ia menegaskan, DPD RI akan terus berperan aktif sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar program pembangunan nasional benar-benar menjangkau daerah.
“Negara harus hadir menjemput aspirasi daerah. Ini bagian dari tugas konstitusional DPD RI,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Rejang Lebong H.M. Fikri Thobari, S.E., M.A.P. menyampaikan apresiasi atas fasilitasi Ketua DPD RI dan respons cepat pemerintah pusat.
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut menjadi bukti bahwa komunikasi antara daerah dan pusat berjalan efektif dan substansial.
“Alhamdulillah, apa yang kami sampaikan tidak berhenti di meja diskusi. Ini langsung ditindaklanjuti menjadi agenda resmi nasional,” kata Bupati Fikri.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dasar merupakan prioritas utama karena berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, konektivitas wilayah, serta peningkatan pelayanan publik.
“Jalan, jembatan, dan irigasi adalah urat nadi ekonomi rakyat. Jika infrastruktur ini dibenahi, maka aktivitas pertanian, perdagangan, dan pariwisata masyarakat akan semakin lancar,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dijadwalkan dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga teknis strategis, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, balai-balai teknis nasional, serta pemerintah provinsi dan kabupaten terkait.
Bupati Rejang Lebong menjadi salah satu kepala daerah yang diundang secara langsung untuk memaparkan kondisi riil dan kebutuhan infrastruktur di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyatakan kesiapan penuh dalam menyiapkan bahan paparan teknis agar rapat menghasilkan keputusan konkret.
“Harapan kami, forum ini menjadi pintu masuk percepatan pembangunan infrastruktur melalui dukungan APBN dan program nasional,” pungkas Bupati Fikri.(Red)
