Jakarta, GK – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Per Sabtu sore, 29 November 2025, tercatat sedikitnya 303 orang meninggal dunia dan 279 orang masih hilang, menjadikan bencana ini salah satu yang paling mematikan dalam satu dekade terakhir.
Melihat skala kerusakan yang sangat besar—mulai dari ribuan rumah yang hancur, kelangkaan bahan pokok, hingga terputusnya total akses komunikasi dan transportasi—AMSI mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah cepat, terukur, dan terintegrasi. AMSI menilai bencana lintas provinsi ini layak dipertimbangkan sebagai bencana nasional mengingat dampaknya yang melumpuhkan berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Dalam pernyataannya, AMSI menyampaikan enam poin sikap penting. Pertama, pemerintah diminta segera membentuk Pusat Komando Penanganan Cepat Bencana di provinsi terdampak untuk mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga secara langsung. Kedua, AMSI menekankan perlunya pengerahan tim gerak cepat dari BNPB, TNI, Polri, dan Basarnas guna memulihkan infrastruktur kunci seperti akses jalan dan jaringan komunikasi yang lumpuh, terutama di jalur vital seperti Sidempuan–Sibolga dan Sipirok–Medan.
Ketiga, AMSI menyoroti urgensi distribusi logistik melalui jalur udara untuk menjangkau wilayah terisolasi seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Keempat, pemerintah diminta segera mengoperasikan dapur umum darurat menggunakan fasilitas mobile kitchen milik TNI, Polri, dan BNPB mengingat kelangkaan pangan dan lonjakan harga kebutuhan pokok—misalnya harga cabai yang melonjak dari Rp50.000 menjadi Rp100.000 per kilogram di Padang Sidempuan.
Kelima, AMSI menegaskan perlunya konsolidasi data nasional agar penanganan berjalan tepat sasaran. Terakhir, lembaga tersebut meminta pemerintah mengintegrasikan peran kementerian terkait, termasuk Kementerian PUPR, Kemenkominfo, dan Kementerian Kesehatan.
Di luar penanganan darurat, AMSI juga mendukung investigasi menyeluruh terkait pemicu bencana. Mereka menyoroti faktor kerusakan lingkungan, deforestasi, dan dugaan pembalakan liar, yang dibuktikan dengan banyaknya gelondongan kayu terseret arus. AMSI menegaskan bahwa dampak bencana diperparah oleh praktik industri ekstraktif yang tidak taat regulasi lingkungan.
AMSI juga menyoroti kondisi para jurnalis yang menjadi korban di berbagai wilayah terdampak. Data sementara menyebutkan 14 kabupaten/kota di Aceh, 5 di Sumatera Utara, dan 13 di Sumatera Barat terdampak parah. Banyak pekerja media kehilangan rumah, kesulitan BBM, hingga terisolasi karena gangguan jaringan telekomunikasi, yang memaksa penggunaan perangkat satelit seperti Starlink di sejumlah posko.
Karena itu, AMSI mendesak pemerintah dan BNPB memberikan akses prioritas bagi jurnalis, termasuk dukungan logistik, BBM, dan fasilitas komunikasi darurat agar fungsi pengawasan publik tetap berjalan.
AMSI berharap seruan ini menjadi rekomendasi nyata bagi pemerintah dalam mempercepat penanganan bencana, sekaligus memastikan seluruh korban mendapatkan bantuan secara optimal.
“Doa kami bersama seluruh rekan dan warga yang menjadi korban,” demikian pernyataan resmi AMSI.(Rls)
